Kabinet Persatuan Nasional [1999-2001]

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (1999-2001). Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Menteri koordinator

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999): Wiranto (sampai dengan 15 Februari 2000), Surjadi Soedirdja
(sejak 15 Februari 2000).

Perombakan I (23 Agustus 2000): Susilo Bambang Yudhoyono

Perombakan II (1 Juni 2001)& Perombakan III (12 Juni 2001): Agum Gumelar

2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri


Pembentukan (26 Oktober 1999): Kwik Kian Gie (sampai dengan 10 Agustus 2000)

Perombakan I (23 Agustus 2000)& Perombakan II (1 Juni 2001): Rizal Ramli

Perombakan III (12 Juni 2001): Burhanuddin Abdullah

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan III (12 Juni 2001): Hamzah Haz (sampai dengan 26 November 1999), Basri Hasanuddin (sejak 26 November 1999).

Menteri Departemen

4 Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Surjadi Soedirdja

5 Menteri Luar Negeri

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Alwi Shihab

6 Menteri Pertahanan

Pembentukan (26 Oktober 1999): Juwono Sudarsono

Perombakan I (23 Agustus 2000) - Perombakan III (12 Juni 2001): Mohammad Mahfud
(sampai dengan 20 Juli 2001), Agum Gumelar (sejak 20 Juli 2001)

7 Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan I
(23 Agustus 2000): Yusril Ihza Mahendra (sampai dengan 7 Februari 2001),
Baharuddin Lopa (sejak 7 Februari 2001)

Perombakan II (1 Juni 2001) - Perombakan III (12 Juni 2001): Marsillam Simanjuntak
(sampai dengan 20 Juli 2001), Mohammad Mahfud (sejak 20 Juli 2001)

8 Menteri Keuangan : Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli

9 Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I): Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro

10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Muhammad Jusuf Kalla (sampai dengan 26 April 2000), Luhut Binsar Panjaitan (sejak 26 April 2000)

11 Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I): Mohamad Prakosa, Bungaran Saragih

12 Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I): Nur Mahmudi Ismail (sampai dengan 15 Maret 2001,
Marzuki Usman(sejak 15 Maret 2001)

13 Menteri Perhubungan: Agum Gumelar, Budi Mulyawan

14 Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I): Sarwono Kusumaatmadja, Rokhmin Dahuri

15 Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I): Bomer Pasaribu, Al Hilal Hamdi

16 Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I): Achmad Sujudi

17 Menteri Pendidikan Nasional: Yahya Muhaimin

18 Menteri Agama: Muhammad Tolchah Hasan

19 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I): Erna Witoelar

Menteri Negara

20 Menteri Negara Riset dan Teknologi: AS Hikam
21 Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I): Zarkasih Nur
22 Menteri Negara Lingkungan Hidup: Alexander Sonny Keraf
23 Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I): Ryaas Rasyid
24 Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I): Hidayat Jaelani I Gede Ardika
25 Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada perombakan I): Laksamana Sukardi (sampai dengan 26 April 2000), Rozi Munir (sejak 26 April 2000)
26 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (dibubarkan pada perombakan I): Mahadi Sinambela
27 Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada perombakan I) : Rozik Boedioro Soetjipto
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I) : Khofifah Indar Parawansa
29 Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia
(digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I): Hasballah M. Saad
30 Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I): Al Hilal Hamdi
31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Freddy Numberi, Ryaas Rasyid (sampai dengan 3 Januari 2001), Anwar Supriyadi
32 Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada perombakan I): Dr. Anak Agung Gde Agung
33 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia : Manuel Kaisiepo
34 Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II): Cacuk Sudarijanto

Pejabat setingkat menteri

35 Jaksa Agung: Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa (sampai dengan 10 Juli 2001), Marsillam Simanjuntak (sejak 10 Juli 2001)
36 Panglima Tentara Nasional Indonesia: Widodo AS
37 Sekretaris Negara: Alirahman (sampai dengan 15 Februari 2000), Bondan Gunawan (15 Februari – 29 Mei 2000), Djohan Effendi (sejak 29 Mei 2000)

Sekretaris Kabinet

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet. Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Perombakan

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.