Parindra 1935 [Kompasiana Version]

Pada pertengahan tahun 1930an, pemerintah kolonial Belanda melakukan kegiatan-kegiatan polisional untuk melemahkan pergerakan kebangsaan yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka. Pada saat itu Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal de Jonge.

Demikianlah kemudian pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Soekarno pada bulan Februari 1934 ke Ende di Pulau Flores, Hatta dan Sjahrir ke Boven Digul di awal tahun 1935 serta menjatuhkan hukuman “vergaderverbod” (larangan berkumpul) bagi aktivis PNI Baru dan Partindo.

Namun demikian secara umum peraturan larangan berkumpul yang dikeluarkan tidak ditujukan bagi pergerakan kebangsaan yang menggunakan azas kooperatif dengan penguasa Hindia Belanda. Sehingga demikian organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Persatuan Bangsa Indonesia dan lainnya tidak terkena dampak larangan ini.

Dr. Soetomo, salah seorang pendiri Budi Utomo 1908, pada akhir tahun 1935 di kota Solo mengusahakan fusi antara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), Serikat Selebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan lainnya, sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan, menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. PBI sendiri merupakan klub studi yang didirikan Dr. Soetomo pada tahun 1930 di Surabaya.

Tokoh-tokoh lain yang ikut bergabung dengan Parindra antara lain Woeryaningrat, Soekardjo Wirjopranoto, R. Panji Soeroso dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo

Parindra adalah suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia Mulya dan Sempurna (bukan Indonesia Merdeka). Parindra menganut azas “cooperatie” alias bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu.

Di kemudian hari partai ini bertambah maju dan mulai berpengaruh di masyarakat Indonesia. Parindra berusaha menyusun kaum tani dengan mendirikan “Rukun Tani”, menyusun serikat pekerja perkapalan dengan mendirikan “Rukun Pelayaran Indonesia” (Rupelin), menyusun perekonomian dengan menganjurkan “Swadeshi” (menolong diri sendiri), mendirikan “Bank Nasional Indonesia” di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan yang menerbitkan surat kabar dan majalah.

Kegiatan Parindra ini mendapat semakin mendapatkan dukungan dari Gubernur Jenderal yang baru, van Starkenborg, yang menggantikan de Jonge pada tahun 1936. Gubernur Jenderal van Starkenborg memodifikasi “politiestaat” peninggalan de Jonge, menjadi “beambtenstaat” (“negara pegawai”) yang memberi konsensi yang lebih baik kepada organisasi-organisasi yang kooperatif dengan pemerintah.

Pada tahun 1937, Parindra mengaku memiliki anggota 4.600 orang. Pada ahir tahun 1938, 11.250 orang. Anggota ini sebagian besar di Jawa, dimana Jawa Timurlah konsentrasi pengikutnya yang terbesar. Pada bulai Mei 1941 (menjelang perang Pasifik), Partai Indonesia Raya ini menyatakan punya anggota sebanyak 19.500 orang.

Ketika Dr. Soetomo meninggal pada bulan Mei 1938, kedudukannya sebagai ketua Parindra digantikan oleh Moehammad Hoesni Thamrin, seorang pedagang dan anggota “Volksraad”. Sebelum menjadi ketua Parindra, Moehammad Hoesni Thamrin telah mengadakan kontak-kontak dagang dengan Jepang. Dan ia memainkan “kartu Jepang” ketika ia berada di panggung politik “Volksraad”.

Karena aktifitas politiknya yang menguat dan kedekatannya dengan Jepang, pemerintah Hindia Belanda menganggap ia lebih berbahaya daripada Soekarno. Maka pada tanggal 9 Februari 1941, rumah Moehammad Hoesni Thamrin digeledah oleh PID (dinas rahasia Hinda Belanda) ketika ia sedang terkena penyakit malaria, selang dua hari kemudian Muhammad Husni Thamrin menghembuskan nafas yang terakhir. Penyebab kematiannya masih merupakan teka-teki hingga saat ini.

Salah satu bukti kedekatan Parindra dengan Jepang yaitu ketika Thamrin meninggal dunia, para anggota Parindra memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan kanannya. Bukti lain adalah pembentukan gerakan pemuda yang disebut “Surya Wirawan” (Matahari Gagah Berani), yang disinyalir nama ini bertendensi dengan negara Jepang.

Dengan demikian Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda di awal berdirinya, akan tetapi dicurigai di akhir kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1942 sebagai partai yang “bermain mata” dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com