Selasa, 07 Agustus 2012

Biografi Mohamad Prakosa



Mohamad Prakosa (lahir di Yogyakarta, 4 Maret 1960; umur 52 tahun) adalah Menteri Kehutanan pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1982 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar doktor di bidang Resource Economics and Policy dari University of California, Amerika Serikat pada tahun 1994. Prakosa dikenal juga sebagai politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Karier

1999: Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP
1999-2000: Menteri Pertanian Kabinet Persatuan Nasional
2001-2004: Menteri Kehutanan Kabinet Gotong Royong
2009-2014: Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP

---

Sebelum diangkat menjadi menteri, tidak banyak orang mengenal namanya. Kiprahnya di tengah masyarakat belum banyak terdengar. Ia memang menteri yang dinilai para pengamat paling beruntung berkat kedekatannya dengan Megawati Soekarnoputri. Ia dipercaya mempimpin Departemen Kehutanan Kabinet Gotong-Royong setelah sempat menjabat Menteri Pertanian Kabinet Persatuan.

Tidak banyak orang seberuntung Mohamad Prakosa. Ia diangkat menjadi Menteri Pertanian Kabinet Persatuan karena kedekatannya dengan Megawati. Ia memang salah seorang anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP sebelum diangkat menjadi menteri. Suami dari Ir Sri Agustini ini memiliki anak kembar, Nurul Anjalna dan Ahmad Eka Perkasa (16), serta Ahmad Rangga Buana (9).

Selama menjabat Menteri Pertanian, ia sudah berusaha dengan semampunya untuk bisa berperan mengatasi kerawanan pangan yang terjadi ketika itu. Tapi tetap saja banyak orang tidak terlalu berharap. Sampai akhirnya ia diberhentikan oleh Gus Dur dari jabatan Menteri Pertanian pada 26 Agustus 2000.

Pemberhentiannya itu tidak banyak dipersoalkan oleh masyarakat terutama PDIP sendiri. Tapi ia bernasib baik. Ketika Gus Dur dijatuhkan dari kursi presiden dalam Sidang Istimewa MPR 2001 dan digantikan Megawati Sukarnoputri, Prakosa menegakkan wibawa kembali. Secara mengagum-kan, ia pun diangkat menjadi Menteri Kehutanan Kabinet Gotong-Royong.

Sesungguhnya pengangkatannya sebagai Menteri Kehutanan sesuai dengan latarbelakang pendidikannya. Sebab ia lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Namun orang tetap melihat bahwa kalau bukan karena Megawati ia hampir tidak mungkin menjadi menteri. Padahal, Megawati mempercayainya pastilah tidak sekadar hanya karena kedekatan.

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan, ia pun pernah menjabat Wakil Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) di Jakarta. Pria kelahiran Yogyakarta, 4 Maret 1960, ini terakhir juga aktif di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDI Perjuangan.

Anggapan seperti ini tentulah menjadi tantangan bagi Prakosa. Ia pun berupaya membuktikan bahwa ia mampu meningkatkan kinerja Departemen Kehutanan yang dipimpinnya. Jika upayanya berhasil, tidak heran bila nanti banyak orang akan mengacungkan jempol kepadanya.

Salah satu problem yang dihadapi departemen ini adalah ekspor illegal kayu bulat (log). Prakosa sendiri mengatakan, setidak-tidaknya setiap tahun tercatat 10 juta m3 kayu bulat (log) diekspor secara ilegal sehingga menimbulkan kerugian devisa nasional yang sangat besar. Tidak hanya kerugian material saja, tapi juga kerugian lingkungan hidup.

Menurut Prakosa, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait merupakan salah satu penyebab, mengapa masih banyak terjadi penyelundupan kayu bulat ilegal di samping pula mental aparat Departemen Kehutanan ataupun unsur keamanan lainnya yang masih rendah.

Namun demikian, ia menegaskan, saat ini pihaknya secara tegas akan menindak siapa saja yang terlibat penyelundupan kayu, baik itu perusahaan swasta, aparat pemerintahan maupun rakyat. Ia pun mengimbau masyarakat yang mempunyai data akurat atau laporan mengenai adanya penyelundupan kayu log, supaya melaporkan langsung ke Dephut. "Pasti akan ditindaklanjuti untuk diperiksa," tegasnya.

Lebih daripada itu, Prakosa mengharapkan Indonesia di masa mendatang mampu berperan sebagai pionir atau pelopor bagi upaya penghapusan praktik perdagangan kayu-kayu ilegal di dunia. Sehubungan dengan itu, menurut Prakosa, pemerintah akan melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya membendung perdagangan kayu-kayu ilegal yang dimasukkan dari Indonesia.

Sementara mengenai dana reboisasi (DR), Prakosa pada Raker dengan Komisi III DPR (18/06/02) mengatakan Departemen Kehutanan tahun 2003 berharap dapat menerima pemasukan dari Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp 810 milyar. Dan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), sebesar Rp 370 milyar. Sementara dari penjualan dokumen lelang, sewa rumah dinas dan gedung, pendapatan dari jasa lembaga keuangan, penerimaan ganti rugi, maupun penjualan aset, Departemen kehutanan berharap memperoleh penerimaan Rp 1,4 milyar.

Dibandingkan penerimaan tahun 2002 yang mencapai Rp3 trilyun, menurut Prakosa, penerimaan tahun ini turun sebesar 60,94 persen. Penurunan itu terjadi karena penerapan kebijakan "soft landing" dengan menurunkan jumlah tebangan secara bertahap.

Menurut Prakosa kebijakan itu dipandang sangat penting untuk mengurangi tekanan terhadap hutan alam yang tersisa, mendukung pemulihan kembali hutan alam yang rusak, dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari.

Sentralistik

Dalam menjalankan kebijakan kehutanan, Prakosa menegaskan tidak ada yang bersifat sentralistik dan bertentangan dengan semangat Otonomi Daerah. Hal itu dikemukakannya sehubungan dengan adanya keluhan bahwa ia menjalankan kebijakan yang sentralistik.

Sebab, dalam salah satu butir lima program prioritas Dephut terdapat butir penguatan desentralisasi yang diharapkan seiring dengan semangat Otonomi Daerah. Disebutkannya, dari enam perizinan yang diatur dalam PP No.34/2002, lima kewenangan pemberian izin di antaranya dilimpahkan ke Gubernur atau Bupati/Walikota.

Sementara itu, hanya satu izin yang kewenangannya masih ada di tangan Menhut yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman. "Kewenangan itupun tetap melalui rekomendasi Gubernur dan Bupati," tambah Prakosa.

Dikatakannya, wewenang atas pemberian izin yang berada di tangah Menhut itu hanya bersifat sementara untuk menghindari semakin parahnya kerusakan hutan akibat lemahnya kontrol di lapangan atas pemberian izin pemanfaatan kayu yang marak akhir-akhir ini.

Mengenai penerbitan izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang menurut PP No.34/2002 menjadi wewenang Menhut, namun pelaksanaan pengesahannya telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi sesuai dengan SK Menhut No.6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahan RKT dari IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman.

Sementara mengenai asap dan kebakaran hutan, Prakosa menegaskan bahwa ia selalu memonitor perkembangan titik api setiap hari dari hasil monitoring satelit NOAA yang ada di Departemen Kehutanan. Meskipun demikian, ia mengakui sangat sulit untuk mengetahui secara tepat penyebab kebakaran hutan, sehingga hal itu ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.

Data titik api harian selalu disampaikan kepada dinas kehutanan propinsi dan kabupaten melalui e-mail, sehingga perkembangan titik api dapat diketahui setiap saat. Untuk menanggulangi kebakaran hutan telah dibentuk Brigade Penanggulan Kebakaran (BPK) yang sementara ini diprioritaskan di Riau, Sumatra Utara, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. BPK itu dilengkapi dengan peralatan yang lebih lengkap dan personal sebanyak 1.080 orang.


continue reading Biografi Mohamad Prakosa

Biografi Bungaran Saragih



Prof. Dr. Bungaran Saragih (lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 17 April 1945; umur 67 tahun) adalah Menteri Pertanian pada Kabinet Gotong Royong. Ia lulus S1 pada tahun 1971 dari Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari North Carolina State University, Amerika Serikat pada tahun 1980.

Ketika di Kabinet Persatuan Nasional

Hal pertama yang ia lakukan setelah menjabat Menteri Pertanian adalah merumuskan visi dan misi serta program dan kebijakan. Setelah itu masuk pada tahap implementasi. Dalam hal ini, ia melakukan tiga hal: Pertama "memadamkan kebakaran" yaitu persoalan yang mendesak kalau tidak akan berdampak jelek; Kedua meletakkan fondasi untuk bisa melakukan pekerjaan yang lain, Ketiga adalah belajar terus dan berbuat lebih baik.

Yang dimaksud dengan memadamkan kebakaran itu melakukan tindakan mengamankan distribusi dan penyediaan pangan. "Kita berusaha supaya harga tidak bergejolak. Kita melakukan itu dengan memanfaatkan mekanisme pasar dan mengatur supaya produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan satu sama lain sehingga tidak ada gejolak harga yang mencemaskan," kata alumni S1 IPB (1977) ini.

Kemudian ia berupaya memadamkan kebakaran yang lain yaitu soal harga dasar gabah. Ia berupaya menciptakan mekanisme harga, memelihara harga dasar dan membuat harga pasar tidak jauh berbeda dengan harga pasar.

Saat terjadi pergantian Presiden dari Gus Dur ke Megawati Sukarnoputri, ia tetap dipertahankan pada jabatan memimpin Departemen Pertanian. Sehingga pantas ia bersyukur, karena ada kontinuitas dan konsistensi apa yang yang sudah ia pikirkan hingga sampai 2004.

Ia ingin mewujudkan impiannya mendorong sektor pertanian menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Menurutnya, selama ini sektor pertanian terutama agrobisnis kurang maju sebab tidak mendapat dukungan dari perbankan. Padahal, sektor pertanian terbukti mampu bertahan ketika Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi.

Maka untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya agrobisnis, saat berdialog dengan kalangan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan UKM, di Semarang, tahun 2003 lalu, ia mengatakan perlu ada kredit usaha kecil menengah (UKM) khusus untuk agrobisnis. Tentu dengan bunga rendah untuk memajukan sektor agrobisnis.

Ia yakin di Indonesia, agrobisnis bisa jadi bidang yang strategis, karena bisa menimbulkan pertumbuhan (ekonomi). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan Indonesia tahun 2002 sebesar 3,5 persen. Pertanian tumbuh 3,8 persen, industri pengolahan hasil pertanian tumbuh 3,6 persen. Ini menunjukkan bahwa agrobisnis nasional pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan nasional.

Menurutnya, pemerintah sendiri selama ini kurang mendukung pengembangan sektor pertanian. Buktinya, alokasi dana untuk sektor pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002 hanya sebesar Rp 2,2 trilyun. Dunia perbankan juga tidak mendukung karena dengan bunga perbankan 18 persen sangat memberatkan petani.

Kondisi ini sangat berbeda dengan Thailand. Pertanian di Thailand bisa maju karena perbankan sangat mendukung. Bunga perbankan untuk petani hanya 1 persen. Begitu pula di Cina 2 persen, di Australia 3 persen sampai 4 persen. Bila dilihat 15 tahun lalu, pertanian di Thailand tidak terkenal, sekarang mereka mampu menjadi produsen kopi robusta terbesar di dunia. Itu karena dukungan perbankan. Sementara di Indonesia bunganya 18 persen. "Bagaimana sektor agrobisnis mau maju," katanya.

Sektor pertanian di Indonesia, masih bersifat self financing. Kalaupun ada pengusaha yang bisa maju dengan usaha agrobisnisnya, bukan karena bantuan perbankan. Mereka bisa maju karena mereka punya modal sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika perkembangan sektor agrobisnis tidak bisa optimal.

Pria bergaya hidup sederhana ini menandaskan, dalam 5-6 tahun ke depan sektor pertanian bisa menjadi penggerak perekonomian. Untuk menggerakkan pertumbuhan di sektor pertanian, perlu bantuan perbankan dalam hal ini melalui mekanisme kredit UKM. Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan kepada Menko Kesra Jusuf Kalla mengalokasikan UKM sebesar Rp 4 trilyun untuk sektor agrobisnis.

Kredit itu bukan hanya untuk kepentingan bercocok tanam, tetapi juga usaha pertanian lainnya, seperti budidaya bunga, pengolahannya, transportasinya. "Kalau UKM agrobisnis bisa kita kembangkan, pasti luar biasa," ujarnya optimis.


continue reading Biografi Bungaran Saragih

Minggu, 05 Agustus 2012

Biografi Muhammad Jusuf Kalla



Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 70 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.

Awal kehidupan dan karier

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.

Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.

Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.

Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.
Pendidikan

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)
The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)

Menjelang Pemilu Presiden 2009

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum. Dan kini JK menjabat sebagai Ketua PMI dan tidak lagi hidup didunia politik.

continue reading Biografi Muhammad Jusuf Kalla

Biografi Luhut Binsar Panjaitan



Jendral (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan (lahir di Simargala, Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947; umur 64 tahun) adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970. Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Panjaitan bertugas di Kopassus TNI AD dengan jabatan terakhir sebagai Komandan pertama Detasemen 81.

Karier

Kolonel:Komandan Group 3 Kopassus
Brigadir Jenderal:Wakil Komandan Pusat Persenjataan Infanteri
Mayor Jenderal:Komandan Pusat Persenjataan Infanteri
Letnan Jenderal:Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat


continue reading Biografi Luhut Binsar Panjaitan

Biografi Purnomo Yusgiantoro



Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D. (lahir di Semarang, Jawa Tengah, 16 Juni 1951; umur 61 tahun) beristrikan Sri Murniati Sachro (Anak ke-6 keluarga M. Sachro) adalah Menteri Pertahanan sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000–2009)

Pendidikan

1. Abiturien SMA Kolese Loyola, Semarang
2. Sarjana Teknik, Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia, 1974
3. MA. Ekonomi, University of Colorado at Boulder Main Campus, Colorado, Amerika Serikat, 1988.
4. MSc., Colorado School of Mines, Golden, Colorado, Amerika Serikat, 1986.
5. Ph.D. Ekonomi Mineral/Sumber Daya Alam, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, Amerika Serikat, 1988.
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXV, Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha, 1992.

Karier
- Guru Besar Ekonomi Unika Atma Jaya di Jakarta (2002) dan Institut Teknologi Bandung (2009)
- Ketua ASEAN Meeting on Economic Ministers (AMEM) on Energy
- Sekretaris Jenderal dan Presiden OPEC, 2004.
- Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), 2000 - 2002
- Wakil Gubernur Lemhannas, 1998 - 2000.
- Penasehat/Staf Khusus Menteri Pertambangan dan Energi, Kabinet Pembangunan VI, 1993 - 1998.
- Gubernur OPEC, Wina, Austria, 1996 - 1998.
- Ketua Kelompok Kerja II Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri, Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), 1993 - 1998.
- Tim Ahli PAH (Panitia AdHoc) I, Badan Pekerja MPR-RI dalam mempersiapkan GBHN PELITA VII, 1997 - 1998.
- Kelompok Kerja Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas), dalam mempersiapkan GBHN PELITA VII.
- Anggota Panitia Departemen Pertambangan dan Energi, dalam menyusun GBHN Sektor Pertambangan dan Energi PELITA VII.
- Pengajar berbagai kursus kepemimpinan: LEMHANNAS, SESKOGAB, SUSPIM Pertamina dan PLN, SESPANAS, Kursus Atase Pertahanan Dephankam.
- Ketua/Anggota Delegasi RI dalam Pertemuan Multilateral: APEC, UNCTAD, UNDP, ESCAP, OPEC, Produsen-Konsumen, ASEAN,
- Ketua/Anggota Delegasi RI dalam Pertemuan Bilateral: Australia, Jepang, Amerika, Norwegia, Korea Selatan, Taiwan, Kanada.
- Konsultan Domestik/Internasional: Sumber Daya Alam (SDA), Ekonomi Pembangunan dan Manajemen Keuangan.

Publikasi

- Banyak menyampaikan makalah dalam lingkup ekonomi pembangunan, ekonomi mikro, energi dan sumberdaya mineral, energi dan lingkungan hidup,dan pertahanan negara
- Bersama dengan Pengarang lain: Metodologi Ekonomi (sebagai penyunting DR. Syahrir)
- Mengarang buku: Manajemen Keuangan Internasional
- Mengarang buku: Ekonomi Energi: Teori dan Praktek.
- Mengarang buku: Perekonomian Indonesia


continue reading Biografi Purnomo Yusgiantoro

Biografi Prijadi Praptosuhardjo



Prijadi Praptosuhardjo lahir di Klaten, Jawa Tengah, Hindia Belanda (kini Indonesia), pada 26 Juni 1939 (umur 73 tahun). Ia sempat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional.

Diluar dunia politik, Lulusan bidang perikanan dari Institut Pertanian Bogor ini juga dikenal sebagai seorang bankir profesional. Bahkan sebelum ditunjuk menjadi menteri keuangan, ia adalah direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sudah menjabat sejak tahun 1992.

Tidak banyak memang catatan tertulis, bahkan arsip wawancara dari media massa yang bisa saya bagikan untuk menjelaskan secara rinci tentang kehidupan dan sepak terjang beliau di dunia politik tanah air, namun yang pasti nama "Prijadi Praptosuhardjo" akan tetap menjadi salah satu tokoh yang akan dikenal selama bumi pertiwi ini masih ada...


continue reading Biografi Prijadi Praptosuhardjo

Biografi Bambang Sudibyo



Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA (lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 8 Oktober 1952; umur 59 tahun) adalah seorang politikus, ekonom, dan akademisi Indonesia.Ia merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada Ia adalah Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional dan Menteri Pendidikan pada Kabinet Indonesia Bersatu.

Sebagai seorang ekonom, Bambang memiliki kepedulian terhadap permasalahan dunia politik dengan terus memantau perkembangan politik di Indonesia. Meskipun Dosen Teladan II tahun 1989 ini memiliki sentuhan dan pemikiran politik dan pernah ikut mendirikan partai politik (Partai Amanat Nasional), namun ia mengakui bahwa dirinya bukan seorang praktisi politik.

Ia menjaga betul keterlibatannya dalam dunia politik, hanya sebatas sumbangsih pemikiran saja. Karena ia melihat adanya keterkaitan yang erat antara politik dan ekonomi. Sedangkan hukum dianggapnya sebagai produk dari proses politik. Semetara ekonomi diwadahi oleh kerangka kebersamaan politik. "Jika kerangkanya saja sudah tidak benar maka kegiatan ekonominya juga tidak benar," kata mantan Ketua Dewan Ekonomi (November 1998-April 1999) ini.

Sejak ada peraturan pemerintah tentang status PNS dalam partai poltik, penerima penghargaan pengabdian kepada negara 20 tahun, pada tahun 1999, ini memutuskan untuk meninggalkan politik praktis. Kalau dibilang ia seorang politisi, ia pikir bukan, tapi ia adalah yang peduli terhadap politik.

Profil

Bambang Sudibyo lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 8 Oktober 1952. Ia adalah anak guru agama yang juga berprofesi sebagai petani tembakau dan padi di Temanggung. Bambang adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Masa kecil bersama keluarga sampai beranjak remaja ia jalani di desa sekitar Temanggung.

Ia menempuh pendidikan dasar di kotanya, Temanggung. Setelah lulus SD kemudian masuk ke SMP Negeri 2 Temanggung dan melanjut ke SMA Negeri 1 Temanggung. Setiap pagi menuju sekolah ia mengayuh sepeda dari desa ke Temanggung.

Hingga Pada tahun 1972, saat ia berumur 18 tahun, akhirnya Bambang muda merantau ke kota Yogya mencari ilmu yang lebih tinggi. Ia diterima di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Orangtuanya habis-habisan mendukungnya dalam dana, padahal di keluarganya masih ada 6 adiknya, Tetapi dengan cita-cita yang tinggi semua itu ia jalani dengan semangat yang kuat. Syukurlah semua kesepuluh saudaranya dapat bersekolah semua hingga perguruan tinggi. Bambang berhasil menuntaskan kuliah S1 sebagai sarjana ekonomi dari UGM tahun 1977.

Ayahnya seorang guru yang memiliki idealisme yang tinggi luar biasa. Untuk ukuran pada waktu itu, ayahnya dikenal sebagai orang yang visioner, sebab tidak mungkin untuk seorang guru yang hanya memiliki beberapa hektar tanah berani menyekolahkan anaknya ke Yogya dan Semarang.

Ayahnya seorang yang mau melihat anaknya maju. Ketika ia dan saudara-saudaranya bersekolah, bisa dikatakan hampir seluruh penghasilan yang ada dalam keluarga, seluruhnya diberikan kepada anak-anaknya dan semua digunakan untuk menyiapkan mereka untuk hidup kemudian hari, terutama dalam mencapai ilmu pengetahuan. "Jadi begitu amat besar hutang kami kepada orangtua." kenangnya.

Selesai dari bangku kuliah, ia mendapt tawaran untuk menjadi dosen di UGM. Sejak tahun 1978, Bambang pun mulai mengajar di almamaternya. Padahal waktu itu, sesungguhnya ia ingin sekali bekerja di Bank Indonesia dan bisa saja ia bekerja di BI, Depkeu, atau di bank-bank dan di bisnis besar. Karena tidak sulit bagi seorang sarjana akuntansi dalam memperoleh pekerjaan di Bank Indonesia, yang kesarjanaannya masih sangat langka. Hingga ada yang namanya tunjangan kelangkaan khusus untuk lulusan akuntansi.

Tetapi ia memilih menjadi dosen di UGM. Ayahnya sangat menginginkan ia menjadi dosen di UGM. Ia memilih jalan hidup ini oleh karena sikap hormat kepada ayah dan ibunya dan sebagai rasa ucapan terimakasih kepada orang tuanya yang telah membimbing dan dengan habis-habisan memberikan yang terbaik untuknya. Karena bagi ayahnya berprofesi sebagai dosen atau guru memiliki makna yang tinggi.

Pengajar Riset Akuntansi Manajemen pada program Pascasarjana UGM 1997-1999 ini, selalu mengingat ayahnya seorang yang sederhana, tetapi dikenal sebagai tokoh intelektual, bukan seperti orang kebiasaan. Berbeda dari masyarakat sekitar yang pada umumnya seorang petani. Beliau dapat memiliki visi-visi yang maju ke depan yang tidak kalah dengan visi masyarakat perkotaan pada waktu itu, untuk ukuran waktu itu ayahnya adalah seorang yang berwawasan sangat luas dan berpikiran maju dan menjadi jalan lebar bagi Bammbang untuk maju.

Walaupun dari segi materi tidak memberikan banyak, tetapi dari sisi visi dan wawasan untuk seorang guru di desa bisa dibilang maju meninggalkan rekan-rekannya. Ayahnya itu sangat menghargai terhadap intelektualisme. Contohnya ia melihat pendidikan adalah masa depan untuk anak-anaknya, pendidikan adalah cara menerobos untuk maju, anak-anaknya tidak pernah disiapkan untuk menjadi petani, dan menjadi manusia yang hanya berpikir setting lokal saja tetapi yang ia lihat adalah manusia yang global. Beliau melihat anak-anaknya harus menjadi manusia yang intelektual.

Ia bisa menangkap perasaan ayahnya itu sehingga memutuskan untuk menjadi seorang pengajar. Idealisme ayahnya benar-benar tertanam dalam dirinya, walaupun demikian Bambang berkembang menjadi dirinya sendiri. Pengaruh orangtua sangat besar terutama sang ibu yang memberikan teladan kesabaran.

Bimbingan dari orangtua adalah unsur pertama dalam pembentukan pandangan hidupnya, kendati perkembangan selanjutnya kebanyakan oleh karena upaya-upayanya sendiri, seperti membaca buku bergaul dan sebagainya tetapi yang pertama adalah. Pandangan hidupnya sangat juga dipengaruhi oleh agama. Ia percaya menjadi seorang muslim adalah selalu ingat bahwa hidupnya itu adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Jadi apapun yang dilakukan adalah sebuah pengabdian kepada-Nya. Pengabdian itu bermakna luas sekali, bekerja untuk-Nya, berkeluarga untuk-Nya, menjabat ini, menjabat itu, belajar itu semua adalah pengabdian kepada-Nya.

Memang, hobi utama Bambang sejak dulu adalah membaca. Tema-tema bacaannya tidak hanya terbatas pada bacaan ekonomi saja, melainkan juga bacaan-bacaan agama, buku-buku filsafat, sosial, dan budaya. Selain membaca ia juga senang menanam bunga, ia seorang penggemar bunga. Kalau pulang ke Yogya, kegiatan yang rutin dilakukannya adalah merawat dan menanam koleksi bunga di rumah. Sementara olahraga yang dilakukan hanya jalan kaki ringan, baik ketika di Jakarta maupun ketika di Yogya. Hampir setiap minggu ia berada di Jakarta selama 3 hari, sedangkan di Yogya 4 hari.

Pada tahun 1979 ia menikah dengan Retno Sunarminingsih yang berasal dari keluarga guru. Setelah menikah, isterinya menjadi dosen farmasi di UGM. Istrinya kemudian membuktikan bahwa dirinya menjadi dosen bukan karena KKN dengan suaminya. Terbukti, karir akademik sang istri pun istimewa. Ia kini menjabat sebagai salah seorang Wakil Rektor bidang Penelitian di UGM dengan menyandang gelar profesor doktor.

Pernikahannya menghadirkan dua anak yang berbakat dan cerdas. Anaknya yang paling besar, Dananta Adi Nugraha, kuliah di fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Padahal ketika dulu ingin sekali menjadi insinyur, namun ketika berada di kelas tiga SMA, waktu itu Bambang dilantik menjadi menteri keuangan, cita-cita anaknya berubah dari insinyur menjadi sarjana ekonomi. Anakn kedua, Harintho Budhi Wibowo, mengikuti kegemaran ibunya yaitu suka sekali dengan musik. Ia memiliki koleksi musik yang banyak.

Sebagai orangtua, Bambang mengaku kurang sensitif terhadap musik. Namun ia dan isterinya memiliki kesamaan yang sama yaitu sama-sama menyukai lukisan. Menyukai tidak lantas berubah harus memiliki. Terhadap lukisan yang mahal yang tidak mampu dibelinya, ia tidak memaksakan diri untuk memilikinya.

Menikah ternyata bukan halangan bagi Bambang untuk berkarir di bidang akademik. Pada tahun 1979 ia dikirim oleh negara untuk mengambil program MBA di Universitas North Carolina, AS. Desember 1980 ia berhasil menyelesaikan studinya dan kembali ke tanah air. Kesempatan studi ke luar negeri kembali diterimanya pada Januari 1982. Ia pun kembali meninggalkan tanah air untuk mengenyam pendidikan di Universitas Kentucky sampai tahun 1985 untuk mengambil program doktor bidang business adminitration.

Setelah pulang ke Tanah Air, ia kembali mengajar di UGM. Pada tahun 1988 ia bergabung dalam proses pendirian MM UGM. Kemudian menjadi salah satu anggota pengurus atau anggota direksi dari program MM UGM, serta menjadi pengelola bidang program Keuangan. Pada tahun 1988 ia banyak aktif di pusat studi Pusat Pengkajian Startegi dan Kebijakan (PPSK) yang diketuai Amien Rais di Yogya. Tahun 1989 ia diangkat menjadi wakil direktur program dan pengelola akedemik. Di tahun 1993 ia dipromosikan menjadi Direktur program MM UGM, sampai tahun 1999.

Ketika itu ia berhenti menjadi direktur MM UGM karena diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi menteri keuangan dan hanya berjalan selama kurang dari satu tahun, karena pada Agustus 2000 terjadi risafel kabinet dan ia termasuk menteri yang diganti.

Sejak tahun 1998 menjadi komisaris BPPN X, ketika Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN. Selain pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI, sesuai dengan undang-undang, ia juga menjabat sebagai wakil ketua dewan komisaris Pertamina, serta menjadi anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang diketuai Kwik Kian Gie.

Pendidikan Bisinis dan Politik

Selain akrab dan berpengalaman dengan dunia perguruan tinggi, Bambang juga banyak teribat dalam bidang konsultasi bisnis. Karena ia percaya dua hal yang penting dalam dunia ini yaitu politik dan bisnis. Dua hal ini, menurutnya, sangat menentukan jalannya kehidupan sebuah bangsa. Karena jika sudah ada kesadaran bahwa hal itu penting, tidak mungkin hanya pasif saja atau sebagai penonton, tetapi harus terlibat di dalamnya.

Itulah juga alasannya mengapa ia mendirikan sekolah bisnis yang sekarang ini hadir di Jakarta, karena tidak lepas kepeduliannya terhadap dunia bisnis di Indonesia dan memandang bisnis itu penting. Baginya profesi tersebut juga memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga. Ia bersama isterinya juga aktif dalam berbagai usaha penelitian di berbagai pusat penelitian di Universitas Gadjah Mada.

Ia bisa dibilang seorang akademisi yang memiliki sentuhan dengan politik dan bisnis. Oleh karena itu ketika ia mengajar flavournya juga terasa lain. "Pendidikan ekonomi di Indonesia selama ini terlalu steril dan naif, seakan-akan berjalan dalam ruang vacum, terlepas dari setting politik, sosial, dan setting global. Padahal, setting tersebut memiliki pegaruh yang besar sekali. Ekonomi Indonesia rusak seperti sekarang ini, lebih banyak oleh karena settingnya yang rusak, bukan oleh karena pranata ekonomi yang rusak," paparnya.

Sebagai seorang ekonom, Bambang memiliki kepedulian terhadap permasalahan dunia politik dengan terus memantau perkembangan politik di Indonesia. Meskipun memiliki sentuhan dan pemikiran politik dan pernah ikut mendirikan partai politik, namun ia mengakui bahwa dirinya bukan seorang praktisi politik. Ia menjaga betul untuk terlibat dalam dunia politik, hanya sebatas sumbangsih pemikiran saja. Karena ia melihat adanya keterkaitan yang erat antara politik dan ekonomi. Sedangkan hukum dianggapnya sebagai produk dari proses politik. Semetara ekonomi diwadahi oleh kerangka kebersamaan politik. Jika kerangkanya saja sudah tidak benar maka kegiatan ekonominya juga tidak benar.

Di bidang sosial dan politik, ia menjadi Anggota MPR RI Fraksi Utusan Golongan, sejak Mei 2001-2004 mewakili ISEI. Ia juga menjabat Bendahara PP Muhammadiyah 2000-2005. ia juga ikut mendirikan ICMI tahun 1990 dan menjabat Ketua Bidang Ekonomi Sumberdaya 1990-1995 dan Anggota Dewan Pakar 1995-2000 di organisasi itu. Selain itu, ia juga ikut mendirikan dan menjadi anggota Majlis Amanat Rakyat (MAR), 1998, serta ikut mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998, dan menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi pada November 1998-April 1999.

Hentikan Kerjasama dengan IMF
Isu ekonomi paling hangat saat ini adalah mengenai program penghentian kerja sama RI-IMF. Bambang menyambut gembira keputusan pemerintah untuk merealisasikan penghentian kerja sama dengan IMF. Namun, suatu strategi keluar dari ketergantungan pada IMF yang hanya berperspektif fiskal, moneter, dan psikologi pasar tanpa adanya skenario penataan ulang ekonomi makro Indonesia yang berwawasan nasionalisme dan kemandirian memiliki kans yang kecil untuk berhasil.

Program penghentian kerja sama itu sebenarnya telah lama dipertimbangkannya. Dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Forum tanggal 26 Oktober 2002, Bambang memaparkan pemikirannya dalam sebuah makalah berjudul "Exit Plan dari Ketergantungan pada IMF dan Kemandirian Ekonomi".

Dalam makalah itu Bambang memaparkan pentingnya kemandirian ekonomi dengan kembali merekatkan kebersamaan di bidang ekonomi, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu jauh, meningkatkan upah tenaga kerja, yang semua itu merupakan tema-tema strategis untuk dijalankan agar setelah lepas dari IMF Indonesia menjadi negara yang mampu mengelola diri sendiri.

Kemampuan mengelola ekonomi sendiri, dikemukakan Bambang, sebenarnya telah dimiliki Indonesia. Buktinya, cadangan devisa meningkat sekitar 3 milyar USD dari 18 milyar USD pada tahun 1999 menjadi 21 milyar USD pada tahun 2002. Sedangkan dana cadangan dari IMF sebesar 11 milyar USD tidak pernah terpakai. Fakta tersebut mendukung konklusi bahwa sebetulnya Indonesia dari perspektif moneter sudah siap keluar dari program IMF.

Bambang menyambut gembira keputusan pemerintah untuk merealisasikan penghentian kerja sama dengan IMF. Maka, mulai 2004 Indonesia akan kembali dapat menentukan program-program ekonominya sendiri tanpa adanya campur tangan lembaga asing.

Namun, suatu strategi keluar dari ketergantungan pada IMF yang hanya berperspektif fiskal, moneter, dan psikologi pasar tanpa adanya skenario penataan ulang ekonomi makro Indonesia yang berwawasan nasionalisme dan kemandirian memiliki kans yang kecil untuk berhasil. Mengapa demikian? Karena struktur makro ekonomi Indonesia yang lemah membuatnya senantiasa rentan untuk tergantung pada kekuatan ekonomi asing.

Maka, Bambang pun menawarkan pendekatan komprehensif terhadap strategi keluar yang mencakup:

(1) penataan ulang struktur ekonomi makro yang berwawasan nasionalisme ekonomi,
(2) strategi fiskal,
(3) strategi moneter, dan
(4) strategi pengendalian psikologi pasar. Yang dimaksud dengan nasionalisme ekonomi adalah kebersamaan, keberdayaan, dan kemandirian ekonomi.

Catatan istimewa diberikan Bambang bahwa dengan upah tenaga kerja yang rendah hal itu berarti golongan bawah mensubsidi golongan atas. Hal ini harus dihentikan dengan cara peningkatan upah minimum nasional. Dengan demikian, golongan bawah pun akhirnya dapat menikmati hidup layak dan keadilan ekonomi dapat terwujud.

Tentu saja menarik melihat sosok Bambang Sudibyo. Ia mengaitkan antara ekonomi dengan keadilan dan kebijakan. Perhatiannya ini tidak terlepas dari pemahamannya bahwa antara ekonomi dan politik itu saling keterkaitan dan merupakan bidang yang cukup penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pergulatannya dengan ekonomi makro Indonesia secara nyata terjadi ketika krisis moneter melanda Indonesia. Ia diberikan kepercayaan menjadi Menteri Keuangan. Selama 10 bulan ia menjabat sebagai Menteri Keuangan itu ia mengalami proses pembelajaran yang luar biasa dalam hidup. Ia mengaku bahwa belum pernah sepanjang hidupnya harus mempelajari begitu banyak hal. Secara mendadak terekspose pada berbagai macam hal dan berbagai macam risiko yang tidak pernah terbayangkan. "Betapa proses pembelajaran itu sangat luar biasa, di mana dengan waktu yang sangat singkat saya harus belajar begitu banyak hal." kenangnya.

Di mata Bambang, ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru adalah masa kemajuan dalam perkembangan kemampuan produksi. Orde Baru sangat menekankan bagaimana Indonesia dapat memperbesar kapasitas produksinya. Waktu itu dapat dilihat dengan jelas kecenderungannya.

Akan tetapi, permasalahannya kemudian adalah Orba menjadi relatif abai terhadap pendistribusian hasil produksi. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah pembagian hasil produksi sebagian besar dinikmati sekelompok kecil penduduk saja yang jumlahnya hanya sebesar 18 persen. Akibat dari pengabaian pembagian hasil produksi tersebut menyebabkan lebih dari 80 persen penduduk mempunyai kemampuan beli yang rendah dan terjadilah ketidakseimbangan antara kemampuan produksi dengan daya serap masyarakat untuk komsumsi.

Kenyataan ini meyakinkannya bahwa dengan kemampuan produksi yang besar tidak berarti akan menghasilkan daya serap konsumsi penduduk yang punya daya beli tinggi juga. Jumlah konsumen yang aktif, yang memiliki daya beli kuat jumlahnya hanya kurang dari 20 persen penduduk, bahkan menurut dugaannya hanya sekitar 14 persen. Kelompok masyarakat ini ditengarai sebagai kelas menengah dan elit. Itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki daya serap yang besar.

Sementara yang sekitar 86 persen penduduk adalah mereka yang hidup dalam tingkat perekonomian yang subsistem. Tingkat perekonomian yang mampu memberikan rejeki yang sekadar cukup untuk bertahan hidup. "Inilah yang kemudian membuat ekonomi Indonesia setelah didera krisis, tetap relatif stabil," katanya seraya menambahkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia telah terbiasa untuk survival. "Hal itu terjadi oleh karena ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh konsumsi." ujarnya.

Lebih dari 80 persen konsumsi hasil produksi berada pada tingkat subsistem. Konsumsi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk kehidupan, seperti pangan, kesehatan, papan yang tidak bisa ditawar, mau tidak mau, baik ada kerusuhan atau tidak ada kerusuhan, orang harus tetap konsumsi. produksi dan jasa itu yang hingga sekarang yang mempertahankan perekonomian Indonesia.

Di mana pun di dunia ini konsumsi adalah bagian terpenting dalam ekonomi, yang menurut Bambang, banyak orang yang telah menghiraukan hal tersebut. Orang sangat bias terhadap pentingnya investasi, "Memang investasi penting, karena investasi itu akan menciptaan lapangan kerja, tetapi investasi bukan kelanjutan dari konsumsi, itu tidak betul dan tidak akan menguntungkan juga." ujarnya. Tujuan berinvestasi adalah untuk menjawab daya konsumsi.

Jadi persoalan di Indonesia adalah bagaimana dapat mengembangkan daya serap konsumsi masyarakat terutama kepada kelompok yang lebih 80% itu yang sering disebut rakyat. Hal ini, menurutnya, telah diabaikan sehingga ekonomi Indonesia menjadi kurang lancar, karena ada ketidakseimbangan antara kemampuan kapasitas produksi dengan kemampuan daya serap konsumsi.

Dengan keadaan kesenjangan demikian, tentu terjadi jurang pemisah dan kecemburuan sosial, terjadi beban sosial dan keadaan yang tentu tidak nyaman, tidak ramah, karena adanya kecemburuan sosial masyarakat ekonomi bawah dengan masyarakat menengah ke atas.

Keadaan tersebut yang selalu menjadi kendala proses pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan adanya resiko, gangguan stabilitas ekonomi Indonesia menjadi besar. Jadi ada sumber ketidakstabilan, sebuah ketidakstabilan yang inheren dan berasal dari perekonomian itu sendiri – kebijakan ekonomi tidak adil.

Karena ekonomi yang tidak adil sehingga situasi sosial yang tidak damai penuh kecemburuan berkembang, dan itu menjadi iklim yang tidak bagus untuk keinginan investasi. Akhirnya orang menjadi jera untuk berinvestasi. Ketika orang berinvestasi yang diharapkan return yang dapat mengkompensasi tingkat resiko sosial yang sangat tinggi itu.

Jika keseimbangan antara kapasitas produksi dengan daya serap konsumsi dapat terjadi, sehingga hasil produksi disambut oleh konsumsi dan nilai ekonomi Indonesia dapat bergiling dengan lancar dengan sanksi sosial rendah, maka akan banyak orang yang ingin berinvesatasi, dan dengan konsumsi yang besar akan mengundang juga investasi.

Trilogi Orde Baru
Bambang setuju dengan triloginya orde baru, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan kesatabilan. Permasalahan ekonomi Indonesia pada saat itu, pertumbuhan menjadi tidak maksimal oleh karena ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, ketidakseimbangan itu disebabkan oleh karena tidak meratanya pembagian "kue" produksi, tidak adil yang mempengaruhi resiko sosial dan mengancam kestabilan nasional. Tiga hal tersebut sangat terkait

Sebenarnya yang menyebabkan tidak adilnya pembagian "kue" itu berasal dari tiga hal. Pertama, kecilnya gaji pegawai negeri. Pegawai negeri diberi harga yang sangat murah, termasuk di dalamnya tentara dan polisi. Pelayanan mereka diberi harga yang murah sekali, tidak dapat dibayangkan pegawai mensubsidi majikannya.

Kedua permasalahan upah buruh yang terlalu rendah, mereka juga mensubsidi majikannya. Dan yang ketiga murahnya hasil-hasil produksi tradisional. Seperti pertanian, sektor modern membeli produksi tradisional terlalu murah. Dalam hal ini sektor tradisional mensubsidi sektor tradisional, bahkan mensubsidi ekonomi asing.

Inilah tiga hal yang menyebabkan ekonomi Indonesia menjadi tidak bergerak dengan cepat, tidak stabil dan tidak aktif. Jadi yang diperlukan adalah penyetelan ulang terhadap tiga harga ini. Tentu hal ini memerlukan waktu yang panjang.

Jika pada waktu masa Orde Baru pemerintah dapat membagikan "kue" secara adil, dengan pertumbuhan ekonomi 5-8 persen per tahun mestinya akan mengangkat pertumbuhan ekonomi 5-12 persen per tahun. Dan akan lebih stabil karena tidak adanya ledakan-ledakan sosial oleh karena lebih adil. Selain dari pada menyelesaikan tiga harga tadi, juga harus memikirkan bagaimana caranya mengurangi utang dalam negeri yang mengambil alokasi belanja APBN yang sangat besar. Itu terutama terjadi oleh karena usaha rekap bank.

Subsidi
Kemudian persoalan subsidi. Sekarang ini banyak sekali subsidi yang bertentangan dengan Pasal 34 UUD 45. Di sana tidak dikatakan konsumen listrik dan BBM di subsidi oleh negara, tetapi yang disubsidi adalah fakir miskin dan anak-anak telantar. Kalau yang disubsidi adalah pengguna BBM maka yang menerima subsidi adalah mereka yang menggunakan BBM. Siapa sih pengguna BBM? Yaitu para kapitalis yang memiliki pabrik-pabrik besar itu. Mereka itulah yang menerima subsidi, mereka yang memiliki rumah yang besar-besar dengan penggunaan listrik yang besar, merekalah yang paling banyak menerima subsidi. Dengan itu APBN dibebaskan dari subsidi yang tidak adil itu, kemudian dipakai untuk memperbaiki gaji pegawai negeri.

Kemudian bersamaan dengan itu bisa secara bertahap dilakukan proteksi tarif bea masuk terhadap produk-produk sektor tradisional terutama pertanian. Usaha ini tidak membutuhkan dana APBN, yang diperlukan adalah tanda tangan menteri keuangan untuk menaikan bea masuk. Dan tentunya akan berhadapan dengan WTO dan sebagainya. Pro-coment atau advokator utama lembaga WTO adalah negara-negara maju seperti AS, Eropa Barat, Jepang, Australia. Negara-negara ini sampai sekarang tidak mematuhi ketentuan dari WTO. Di mana mereka tidak patuh di produk-produk pertanian.

Jadi untuk apa kita patuh, karena mereka sendiri yang ada sebagai advokator utama WTO, mereka sendiri sangat reluctant untuk patuh terhadap regulasi WTO terutama bidang pertanian. Sehingga menjadi lucu, jika gula dan beras Indonesia hanya diproteksi 25% tarif sedangkan Jepang memproteksi berasnya dengan 400%, Amerika masih memproteksi hasil pertaniannya dengan 184%.

"Lalu kenapa kita tidak berbuat seperti mereka?" tanyanya. Sehingga yang nanti laku di pasar bukan lagi jeruk atau apel dari luar negeri tetapi dari dalam negeri sendiri. Jika harga petanian bagus para petani juga bersemangat menanam. Dan sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggapi ini, karena politik yang betul akan membuahkan kebijakan yang betul. Kebijakan yang betul adalah kebijakan yang memaksimalkan kepentingan umum, kebijakan yang berdasarkan keadilan. Dan keadilan yang paling menjadi konsern orang banyak adalah keadilan ekonomi. Karena apa? Itu menyangkut kepentingan kehidupan mereka sehari-hari.

Setelah gaji pegawai negeri naik dan meningkatnya tarif bea masuk, akan mempengaruhi tingkat agrikat demand. Permintaan agrikat itu akan naik, kemudian revenue atau pendapatan pengusaha naik, sehingga kemudian ada peluangan bagi mereka merestruktur biaya, dengan cara menaikan upah buruh. Jadi proposal kenaikan upah buruh seperti itu tidak samasekali membebani pengusaha. Dan itu akan kembali juga kepada mereka, karena buruh itu adalah juga konsumen terhadap produksi mereka. Jadi berputar sesungguhnya ekonomi itu. Yang menjadi permasalahnya adalah bagaimana roda perputaran menjadi cepat, lancar dan adil.

Ia melihat kebijakan tim ekonomi kita memang plot sejak zaman orde baru itu keliru, ada persepsi yang mengangap komsumsi tidak penting, padahal tulang punggung pergerakan ekonomi itu dikonsumsi, dan investasi itu berada pada tingkat kedua. Investasi akan bergulir dan menjanjikan jika ada konsumsi kuat, yang akan memberikan iklim propektif return yang tinggi untuk investasi dan ada keadilan ekonomi sehingga investasi tidak terancam oleh ledakan-ledakan sosial.

Sekarang banyak orang bicara investasi-investasi, jadi ternyata ada kekeliruan paradigma. Bahwa seolah-olah investasi lebih penting dari konsumsi. Ia tidak percaya itu! "Consumption is primary, investment is secondry". Yang paling penting adalah bagaimana memperkuat daya beli masyarakat. Dan jalan untuk meningkatkan daya beli itu adalah pemertaan hasil ekonomi (pembagian "kue" yang adil).

Ekonomi Domestik
Kemudian ada sebuah kekeliruan lain yang bahkan sudah melembaga dan itu warisan Orba, yaitu pandangan bahwa mencari rejeki dari negeri orang lebih penting dari pada domestik, seolah-olah rejeki eksport lebih manis dibanding rejeki dalam negeri. Menurutnya itu keliru, itu akan menciptakan Indonesia yang tergantung kepada ekonomi asing. Mestinya adalah bagaimana menggulirkan ekonomi domestik, memperbesar ekonomi domestik dan mempercepat putaran ekonomi domestik, sehingga akan tergantung kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik sendiri.

Sementara penghasilan dari ekspor itu hanya sebuah pelengkap. Bukan berarti menolak ekspor atau tidak melihat ekspor itu tidak penting, tetapi jangan dianggap bahwa dengan demikian sebuah kebijakan yang memperbesar ekspor dengan cara mengorbankan upah buruh. Sebab upah buruh adalah bagian dari konsumsi domestik. Ketika upah buruh ini ditekan berarti memperkecil daya konsumsi domestik, kemudian memperkecil ekonomi domestik. Memang rejeki yang berasal dari luar menjadi lebih besar, tapi rejeki yang dari dalam lebih kecil. "Ketika Indonesia menggantungkan diri kepada ekonomi asing, kita menjadi ekonomi yang rentan." serunya.

Seharusnya Indonesia memperkuat ekonomi domestik. Jadikan ekonomi Indonesia menjadi magnet ekonomi yang besar dan berputar cepat, sebuah magnet ekonomi yang bermasa besar dan berputar cepat. Karena magnet yang besar daya tariknya juga besar, sehingga orang ingin sekali berinvestasi di Indonesia. Lebih baik investasi asing masuk ke sini untuk memperkuat ekonomi domestik, daripada kita investasi di luar negeri untuk merebut ekspor.

Jadi dengan cara seperti itu kita jadikan ekonomi Indonesia sebuah magnet yang begerak cepat dan besar, sehingga ketika bertransaksi dengan ekonomi asing itu term-nya adalah cenderung menguntungkan kita. Tetapi jika kita dependent terhadap ekonomi asing, term-nya akan berbeda.

Seperti contohnya, peristiwa 11 September di New York, tragedi kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa manusia, sehingga New York menjadi sebuah tempat yang menakutkan dan mengerikan, tetapi tidak ada penurunan rating lembaga-lembaga keuangan di New York, yang terjadi adalah penurunan rating di Indonesia, karena kita magnet ekonomi yang lemah, yang jika terjadi apa-apa ditentukan oleh ekonomi asing.

Mengapa kita bisa berhubungan dengan IMF dan kita sangat tergantung dengan IMF, Itu sebabnya juga karena kita telah abai. Kita mengabaikan pentingnya ekonomi domestik, sehingga kita terjebak. Sekarang bagaimana kita merebut kemandirian kita kembali. Menurutnya, kita bisa saja keluar dari program IMF. Untuk keluar dari IMF berbeda dengan keluar dari program IMF, karena kita anggota IMF. Untuk dapat keluar dari program IMF itu ada dua pertimbangan penting yaitu apakah kita siap dari sisi moneter dan sisi fiskal. Dari sisi fiskal kuncinya adalah besarnya defisit, sepanjang defisit kita besar dan kita membiayai defisit itu dengan utang luar negeri maka kita masih butuh IMF. Kita pergi ke CGI dan kita butuh dukungan atau endorsement dari IMF.

UU Propenas menargetkan defisit sudah nol pada tahun 2004, ketika ia menjabat sebagai menteri keuangan telah mencanangkan kebijakan yang mendukung perkembangan sisi fiskal, yaitu defisit sudah mencapai nol, tax review sudah harus 16%, janjinya kepada DPR waktu itu. Sehingga itu semua diabadikan dalam UU Propenas, dan menjadi amanah undang-undang. Jadi tidak ada alasan jika tahun depan kita masih butuh eksternal financing yang di endorse oleh IMF.

Menurut undang-undang defisit kita sudah harus nol dan utang luar negeri sudah harus turun. Dari sisi moneter yang perlu kita perhatikan adalah cadangan defisa. Cadangan netto defisa kita sekarang US$ 24 miliar, ketika ia menjadi menteri itu masih sekitar US$18 miliar, jadi selama 3 tahun cadangan defisa netto kita sudah menebal US$ 6 miliar. Kalau ditambah dengan dana pinjaman dari IMF, uang pinjaman ini hanya diparkir di Bank Indonesia sebagai tambahan bantalan devisa yang sering disebut second line of defend, itu besarnya sekitar US$ 9 miliar sehingga cadangan devisa bruto kita itu di BI ada US$ 33 miliar.

Kalau kita keluar dari program IMF kita minimal harus mengembalikan sebesar US$ 3,5 miliar. Kalau kita kembalikan cadangan devisa netto kita tetap tidak berubah tetap 24 miliar sedangkan second line of defend-nya akan berkurang menjadi US$ 6.5 miliar ini berarti cadangan devisa bruto kita menjadi US$ 30,5 miliar. Jika dibandingakan pada tahun 2000 ketika ia menjadi menteri dengan cadangan devisa netto sebesar US$ 18 miliar dan cadangan devisa bruto sebesar US$ 27 miliar, jadi sebetulnya baik netto maupun bruto kita dalam dua tahun ini jauh lebih baik. Sesungguhnya tidak masalah untuk kita keluar dari program IMF.

Sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan keluarnya kita dari program IMF akan timbul masalah atau gejolak di pasar, dapat dipastikan ada terjadi. Akan ada orang-orang yang tidak percaya akan kemampuan ekonomi Indonesia untuk berdiri. Tetapi ia yakin itu hanya peristiwa yang temporer yang bisa kita lalui bersama, Karena apa? Kita sudah berkali-kali mengatasi krisis ini, dan daya tahan kita terhadap guncangan itu cukup besar. Itu bisa kita saksikan ketika krisis politik tahun 1998, bagaimana krisis politik itu mem-finalty perekonomian Indonesia, dari pertumbuhan perekonomian pada tahun 1997 sebesar 9% kemudian turun menjadi 6% dan tahun 1998 jatuh di minus 13%, tetapi pada tahun 1999 langsung mulai menjadi 0,30%. Rebound atau daya lentur ekonomi Indonesia itu luar biasa. Jadi ia percaya kita bisa keluar dari program IMF. Walaupun akan ada gejolak, namun akan dapat teratasi.

Ia tidak percaya bahwa ada suatu bangsa lain benar-benar secara tulus ingin membantu kita, semua mereka yang datang ke sini katanya membatu lewat CGI, IMF atau World Bank dan sebagainya itu, mereka mau memenuhi kepentingan mereka sendiri di Indonesia. Jadi yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Sesungguhnya permasalahannya sangat mendasar sekali berhubungan dengan sikap hidup dan sikap bernegara, dan itulah yang disebut Nasionalisme Ekonomi. Bukan berarti kita tidak mau berinteraksi dengan ekonomi asing, bukan, tetapi adalah penting sekali membangun kemandirian, dan kita menumpukan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi itu pada diri sendiri bukan kepada pihak asing.

Tiga Lapis Risiko
Sekarang ini ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang dibungkus oleh tiga lapis resiko yakni risiko sosial, risiko polkam dan risiko global. Lapisan pertama risiko sosial, lapisan sosial itu ada di dalam tubuh ekonomi Indonesia sendiri. Sumber risiko itu adalah 3 harga tadi, inilah yang menciptakan ketidakadilan ekonomi di dalam tubuh ekonomi Indonesia sendiri, dan kita didera dan terbebani oleh resiko itu sejak lama, sejak masa Orba menunjukan keberhasilannya, pada saat itu juga mereka menciptakan resiko sosial yang semakin berat itu yang disebut dengan introphy sosial sesuatu yang menggrogoti diri sendiri.

Sejak tahun 1998 dimana Orba turun, perekonomian Indonesia dibungkus oleh lapisan risiko kedua, yaitu risiko polkam yang sangat tinggi. Penyebabnya adalah transisi kerangka kebersamaan politik yang tidak kunjung usai. Kerangka kebersamaan politik kita dulu diberi nama kerangka Orba, dan kita semua sudah tidak menyukai kerangka politik yang tidak adil itu. Kemudian kita ingin menggantinya, kita sudah berhasil membongkarnya tetapi kita sampai saat ini belum bisa menggantikannya dengan orde yang betul-betul penganti dari orde baru yang kita sebut reformasi dan kita sedang berada pada masa transisi yang sangat labil.

Selama masa transisi politik ini belum selesai, selama itu pula ekonomi Indonesia akan terbebani oleh risiko polkam. Sepanjang risiko polkam itu menakuti-nakuti pelaku ekonomi, yang kemudian mereka akan menahan konsumsi, mereka menahan investasi. Padahal pergerakan ekonomi dimulai konsumsi dan investasi, dan mereka tahan dan kurangi sehingga memperlambat laju ekonomi, itu sebabnya ekonomi kita hanya tumbuh 3,5%

Lapisan ketiga dari lapisan resiko perekonomian Indonesia adalah dimulai sejak September 2001 yaitu resiko global atau resiko geo-politik dan ekonomi global, terutama hal ini menonjol sejak peristiwa 11 September, di mana resiko global ini terasa sekali, seperti kasus bom Bali, berbeda dengan bom-bom yang lain, bom yang mempuyai nuansa internasional.


continue reading Biografi Bambang Sudibyo

Minggu, 24 Juni 2012

Biografi Alwi Shihab



Alwi Abdurrahman Shihab (lahir di Rappang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat (dulu Sulawesi Selatan), 19 Agustus 1946; umur 65 tahun) adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menjabat dari 21 Oktober 2004 hingga 6 Desember 2005. Sebelumnya ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1999-2001. Ia juga adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Alwi adalah adik kandung mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII, Quraish Shihab dan paman dari presenter, Najwa Shihab. Ia menghabiskan masa kecil dan remajanya di Makassar, Malang, dan Kairo. Pendidikan sarjananya dalam bidang akidah filsafat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujungpandang diselesaikan pada tahun 1986. Pada saat yang hampir bersamaan ia meraih gelar master dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selain itu, Alwi juga mempunyai gelar master dari Universitas Temple, Amerika Serikat yang diterima pada tahun 1992.

Selain meraih dua gelar master, Alwi juga mempunyai dua gelar doktor, masing-masing dari Universitas Ain Syam, Mesir (1990) dan Universitas Temple (1995).

Sebelum bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan pulang ke Indonesia, Alwi menetap di Washington DC, AS. Di situ, ia mengajar agama Islam di Hartford Seminary sejak tahun 1996. Selain itu, ia juga mengajar di Harvard Divinity School di Universitas Harvard (1998), dan di Auburn Theological Seminary of New York.

Di kalangan cendekiawan dan pemikir Islam AS, nama Alwi tidak asing. Alwi adalah salah seorang ahli Islam pertama yang duduk dalam Board of Trustee pada Centre for the Study of World Religions, lembaga pengkajian yang berafiliasi dengan Harvard Divinity School.

Pada tahun 1999, ia menjadi anggota DPR. Kemudian ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1999. Sejak tahun 2002, ia merupakan Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Di bawah kepemimpinannya, PKB bergandeng tangan dengan Golkar untuk mencalonkan Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Solahuddin Wahid sebagai calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2004, namun pasangan tersebut gagal terpilih. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, Alwi dijadikan Menko Kesra. Setelah dicopot dalam perombakan pada 5 Desember 2005, Alwi direncanakan akan menjabat sebagai utusan khusus untuk kerjasama dengan Timur Tengah.

Dari pernikahannya dengan Ashraf Shahab, MBA, seorang guru, Alwi memperoleh tiga anak, Rizvi, Samira, dan Samy.


continue reading Biografi Alwi Shihab

Biografi Yusril Ihza Mahendra



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956; umur 56 tahun) adalah seorang politikus dan Intelektual Indonesia. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada periode 20 Oktober 2004-8 Mei 2007.

Di bidang politik, dari tahun 1998 hingga 2005 ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (26 Agustus 2000-7 Februari 2001), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004) dan terakhir Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004-2007).

Kehidupan

Yusril merupakan anak dari pasangan Idris dan Nursiha. Keluarga dari pihak ibunya berasal dari Bangkinang kemudian menetap di Belitung, dan dikemudian hari sesuai dengan adat Minangkabau, ia pun menyandang gelar sako (pusaka) sukunya yaitu Datuk Maharajo Palinduang.


continue reading Biografi Yusril Ihza Mahendra

Biografi Marsillam Simanjuntak



Marsillam Simanjuntak (lahir di Yogyakarta, 23 Februari 1943; umur 69 tahun) adalah Sekretaris Kabinet Januari 2000, Menteri Kehakiman Juni 2001, Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode Juli-Agustus 2001.

Pendidikan formalnya adalah di bidang kedokteran. Ia adalah alumni Fakultas Kedokteran UI (1971). Karier awalnya adalah sebagai dokter penerbangan di Maskapai Penerbangan Garuda, yang masih ditekuninya hingga sekarang. Namun demikian, masa kerjanya sempat 'terpotong' 17 bulan, karena pada tahun 1974 ia harus mendekam di rumah tahanan militer setelah disangka terlibat Peristiwa Malari. Penahanannya berakhir tanpa pernah diadili.

Selepasnya dari tahanan (1975) ia diangkat sebagai Kepala Kesehatan. Hanya saja, ia kemudian harus menerima keputusan percepatan masa pensiun karena menolak menjadi anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan indoktrinasi P-4.

Sejak bulan Oktober 2006 Marsillam diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Agus Widjojo dan Edwin Gerungan, sebagai staf presiden yang dinamakan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R).

continue reading Biografi Marsillam Simanjuntak

Biografi Baharuddin Lopa



Baharuddin Lopa, S.H. (lahir di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Indonesia, 27 Agustus 1935 – meninggal di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa juga adalah mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Antara tahun 1993-1998, ia duduk sebagai anggota Komnas HAM.

Ia meninggal dunia di rumah sakit Al-Hamadi Riyadh, pukul 18.14 waktu setempat atau pukul 22.14 WIB di Arab Saudi akibat gangguan pada jantungnya.


continue reading Biografi Baharuddin Lopa

Biografi Mohammad Mahfud



Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. (lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; umur 55 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah pengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.


continue reading Biografi Mohammad Mahfud

Sabtu, 23 Juni 2012

Biografi Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]



Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.

Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Latar belakang dan keluarga

Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari anak pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwana II.

Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang adalah anak perempuan ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan mereka lahir dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).

Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikahi Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar master-nya di Strategic Studies at Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.

Pendidikan

Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
Jungle Warfare School, Panama, 1983
Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
Kursus Komando Batalyon, 1985
Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS
Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.

Karier militer

Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Militer Indonesia (Akabri: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Tahun 1983, ia belajar pada On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).

Periode 1988-1989, ia belajar di Sekolah Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (MA) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri.

Karier politik

Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai karier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Ringkasan karier

Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
Dosen Seskoad (1989-1992)
Korspri Pangab (1993)
Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
Asops Kodam Jaya (1994-1995)
Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda
Asospol Kassospol ABRI/wakil Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Umum MPR 1998)
Kassospol ABRI/ Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
Menteri Pertambangan dan Energi (sejak 26 Oktober 1999)
Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan(Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan(Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004
Presiden Republik Indonesia (2004-2009)
Presiden Republik Indonesia (2009-2014)

Penugasan

Operasi Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988

Jenderal TNI (Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam sebuah operasi di Timor-Timur pada periode 1979-1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat Bangkok (Thailand). Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu.
Penghargaan

Tri Sakti Wiratama (Prestasi Tertinggi Gabungan Mental Fisik, dan Intelek), 1973
Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
Satya Lencana Seroja, 1976
Honor Graduate IOAC, USA, 1983
Satya Lencana Dwija Sista, 1985
Lulusan terbaik Seskoad Susreg XXVI, 1989
Dosen Terbaik Seskoad, 1989
Satya Lencana Santi Dharma, 1996
Satya Lencana United Nations Peacekeeping Force (UNPF), 1996
Satya Lencana United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium (UNTAES), 1996
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, 1998
Bintang Yudha Dharma Nararya, 1998
Wing Penerbang TNI-AU, 1998
Wing Kapal Selam TNI-AL, 1998
Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, 1999
Bintang Yudha Dharma Pratama, 1999
Bintang Dharma, 1999
Bintang Maha Putera Utama, 1999
Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003
Bintang Asia (Star of Asia), 2005, oleh BusinessWeek
Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama, 2006, oleh Sultan Brunei
Doktor Honoris Causa, 2006, oleh Universitas Keio
Darjah Utama Seri Mahkota, 2008, oleh Yang DiPertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin
100 tokoh Berpengaruh Dunia 2009 kategori Pemimpin & Revolusioner Majalah TIME, 2009, oleh TIME

Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dicalonkan untuk menjadi penerima penghargaan Nobel perdamaian 2006 bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Martti Ahtisaari atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh.
Masa kepresidenan

MPR pada periode 1999–2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP4R, sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto (Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukan) pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.

Layanan SMS Presiden

Sekitar bulan Juni 2005, Presiden SBY memulai layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon selulernya di 0811109949 namun esok harinya terjadi gangguan teknis karena banyaknya SMS yang masuk dan sekarang diganti cukup dengan SMS ke 9949 setelah itu SMS akan dipilih dan disampaikan ke presiden. Nomor 9949 adalah tanggal lahir beliau (9 September 1949).

Tanggal 28 Juni 2005, Presiden SBY mengirimkan SMS kepada masyarakat dengan nama pengirim Presiden RI yang berisi tentang pencegahan narkoba. Kebenaran SMS ini sudah dikonfirmasikan dan juru bicara Presiden menyatakan berbagai SMS akan menyusul.


continue reading Biografi Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]

Biografi Agum Gumelar



Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember 1945; umur 66 tahun) adalah mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1969 dari Akademi Militer Nasional Magelang. Pada tahun 1998, ia mendapat gelar master dari American World University, salah satu organisasi yang dilarang beroperasi oleh Dikti Depdiknas pada tahun 2005 karena melakukan tindakan jual gelar.

Dalam Pilpres 2004, dia dicalonkan oleh PPP sebagai calon wakil presiden sama Hamzah Haz sebagai calon presiden, di putaran pertama, pasangan itu meraih 3,01% dari total jumlah suara.

Dia juga mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2007

Tahun 2008, Agum dicalonkan PDIP menjadi Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Nu'man Abdul Hakim, namun berakhir dengan kegagalan.

Agum Gumelar juga menjabat sebagai Honorary Chairman Media Nusantara Citra.

Pada tahun 2011, Agum Gumelar ditunjuk oleh FIFA sebagai Ketua Komite Normalisiasi untuk mengatasi kisruh dalam tubuh PSSI.

Karier

2011: Ketua Komite Normalisasi PSSI
2003-2007: Ketua Umum KONI Pusat
2001-2004: Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong
2001: Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional
1999-2003: Ketua Umum PSSI
1999-2000: Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kabinet Persatuan Nasional
1999-2000: Menteri Perhubungan Kabinet Persatuan Nasional
1998-1999: Gubernur Lemhannas


continue reading Biografi Agum Gumelar

Biografi Rizal Ramli



Dr. Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1953; umur 58 tahun) adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional ketika Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa. Pengagum Einstein ini sempat menikmati bangku kuliah di Jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung, tetapi akhirnya mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990. Ia mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan saat ini sekaligus menjabat sebagai ketua.

Di masa pemerintahan presiden Soeharto, Ramli pernah ditahan karena memprotes pemilihan kembali Soeharto pada tahun 1978. Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan Doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi mendirikan ECONIT Advisory Group. Ia pernah pula menjadi KABULOG (Kepala Badan Urusan Logistik).

Ketika masih aktif sebagai Managing Director ECONIT, Dr Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya.

Kabulog

Kiprah Dr Rizal Ramli di pemerintahan diawali dengan menjadi Kepala Bulog pada masa Pemerintahan Gus Dur. Meskipun tidak lama menjabat sebagai Kabulog, banyak terobosan penting dilakukannya untuk memperbaiki kinerja Bulog. Ia mereformasi Bulog menjadi lembaga yang lebih transparan dan accountable, misalnya saja dengan penghapusan rekening off-budget menjadi on-budget. Selama kepemimpinan Dr Ramli, Bulog berhasil melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi biaya yang cukup signifikan sehingga menghasilkan surplus yang cukup besar. Ia juga melakukan penyederhanaan dan konsolidasi rekening-rekening Bulog yang sebelumnya berjumlah 117 rekening menjadi hanya sembilan rekening saja.

Selama kepemimpinan Dr Rizal Ramli di Bulog inilah dilakukan proses restrukturisasi untuk mempersiapkan Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Dr Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko menggantikan Kwik Kian Gie, Dr Ramli mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi:

1. Menciptakan stabilitas di sektor finansial
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik
3. Memacu pengembangan usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UKM)
4. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani
5. Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi daripada berlandaskan pinjaman
6. Memacu peningkatan ekspor
7. Menjalankan privatisasi bernilai tambah
8. Melaksanakan desentralisasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal
9. Mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya alam, dan
10. Mempercepat restrukturisasi perbankan


continue reading Biografi Rizal Ramli

Biografi Kwik Kian Gie

(credit Image: Tempo)

Kwik Kian Gie (Hanzi: 郭建義, pinyin: Guo Jianyi) (lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1935; umur 77 tahun) adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999 - 2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001 - 2004). Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan.

Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia

continue reading Biografi Kwik Kian Gie

Biografi Basri Hasanuddin



Prof. Dr. Basri Hasanuddin MA (lahir di Pambusuang, Polman, Sulawesi Barat, 6 November 1939; umur 72 tahun) adalah salah satu mantan Menteri Indonesia. Ia pernah juga menjabat sebagai rektor Universitas Hasanuddin dan Duta Besar RI untuk Iran. Dia adalah salah satu pencetus terbentuknya provinsi Sulawesi Barat. Pendidikan terakhirnya adalah S3 University of Phillipines, Filipina.


continue reading Biografi Basri Hasanuddin

Biografi Soerjadi Soedirdja



Jenderal TNI (HOR) Soerjadi Soedirdja (lahir di Batavia, 11 Oktober 1938; umur 73 tahun) adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia. Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997.

Di masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air. Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud. Yang jelas, ia menyaksikan selesainya pembersihan jalan-jalan Jakarta dari becak, suatu usaha yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi). Selain itu Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi pada masa Jakarta di bawah kepemimpinannya. Beliau juga merupakan salah satu dewan penyantun Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang berlokasi di jalan raya Jakarta km 4 pakupatan-serang,Banten.

Pendidikan

Akademi Militer Nasional Jurusan Infanteri (1962) dengan predikat Garuda Yaksa (Prestasi tertinggi bidang Fisik, Mental dan Akademik)
Seskoad (1974)
Pendidikan militer di Perancis (1974)
Seskogab (1979)
Lemhannas (1991)

Karier

Kasdam IV Diponegoro Jawa Tengah (1986-1988)
Pangdam Jaya (1988-1990)
Asisten Sospol ABRI (1990-1992)
Gubernur DKI Jakarta (1992-1997)
Menteri Dalam Negeri (1999-2001)
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (2000-2001)


continue reading Biografi Soerjadi Soedirdja

Kabinet Persatuan Nasional [1999-2001]



Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid (1999-2001). Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.

Susunan

Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Menteri koordinator

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999): Wiranto (sampai dengan 15 Februari 2000), Surjadi Soedirdja
(sejak 15 Februari 2000).

Perombakan I (23 Agustus 2000): Susilo Bambang Yudhoyono

Perombakan II (1 Juni 2001)& Perombakan III (12 Juni 2001): Agum Gumelar

2 Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri


Pembentukan (26 Oktober 1999): Kwik Kian Gie (sampai dengan 10 Agustus 2000)

Perombakan I (23 Agustus 2000)& Perombakan II (1 Juni 2001): Rizal Ramli

Perombakan III (12 Juni 2001): Burhanuddin Abdullah

3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
(digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan III (12 Juni 2001): Hamzah Haz (sampai dengan 26 November 1999), Basri Hasanuddin (sejak 26 November 1999).

Menteri Departemen

4 Menteri Dalam Negeri (bernama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Surjadi Soedirdja

5 Menteri Luar Negeri

Pembentukan (26 Oktober 1999) - Perombakan III (12 Juni 2001) : Alwi Shihab

6 Menteri Pertahanan

Pembentukan (26 Oktober 1999): Juwono Sudarsono

Perombakan I (23 Agustus 2000) - Perombakan III (12 Juni 2001): Mohammad Mahfud
(sampai dengan 20 Juli 2001), Agum Gumelar (sejak 20 Juli 2001)

7 Menteri Hukum dan Perundang-undangan (bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sejak perombakan I)

Pembentukan (26 Oktober 1999)- Perombakan I
(23 Agustus 2000): Yusril Ihza Mahendra (sampai dengan 7 Februari 2001),
Baharuddin Lopa (sejak 7 Februari 2001)

Perombakan II (1 Juni 2001) - Perombakan III (12 Juni 2001): Marsillam Simanjuntak
(sampai dengan 20 Juli 2001), Mohammad Mahfud (sejak 20 Juli 2001)

8 Menteri Keuangan : Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli

9 Menteri Pertambangan dan Energi (bernama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak perombakan I): Susilo Bambang Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro

10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Muhammad Jusuf Kalla (sampai dengan 26 April 2000), Luhut Binsar Panjaitan (sejak 26 April 2000)

11 Menteri Pertanian (bernama Menteri Pertanian dan Kehutanan sejak perombakan I): Mohamad Prakosa, Bungaran Saragih

12 Menteri Kehutanan dan Perkebunan (bernama Menteri Muda Kehutanan (menteri negara) sejak perombakan I): Nur Mahmudi Ismail (sampai dengan 15 Maret 2001,
Marzuki Usman(sejak 15 Maret 2001)

13 Menteri Perhubungan: Agum Gumelar, Budi Mulyawan

14 Menteri Eksplorasi Laut (bernama Menteri Kelautan dan Perikanan sejak perombakan I): Sarwono Kusumaatmadja, Rokhmin Dahuri

15 Menteri Tenaga Kerja (bernama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak perombakan I): Bomer Pasaribu, Al Hilal Hamdi

16 Menteri Kesehatan (bernama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sejak perombakan I): Achmad Sujudi

17 Menteri Pendidikan Nasional: Yahya Muhaimin

18 Menteri Agama: Muhammad Tolchah Hasan

19 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia (bernama Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sejak perombakan I): Erna Witoelar

Menteri Negara


20 Menteri Negara Riset dan Teknologi: AS Hikam
21 Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (bernama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak perombakan I): Zarkasih Nur
22 Menteri Negara Lingkungan Hidup: Alexander Sonny Keraf
23 Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia (digabungkan dengan Menteri Dalam Negeri sejak perombakan I): Ryaas Rasyid
24 Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (bernama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (menteri departemen) sejak perombakan I): Hidayat Jaelani I Gede Ardika
25 Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (dibubarkan pada perombakan I): Laksamana Sukardi (sampai dengan 26 April 2000), Rozi Munir (sejak 26 April 2000)
26 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (dibubarkan pada perombakan I): Mahadi Sinambela
27 Menteri Negara Pekerjaan Umum (dibubarkan pada perombakan I) : Rozik Boedioro Soetjipto
28 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (merangkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sejak perombakan I) : Khofifah Indar Parawansa
29 Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia
(digabungkan dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sejak perombakan I): Hasballah M. Saad
30 Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan (digabungkan dengan Menteri Tenaga Kerja sejak perombakan I): Al Hilal Hamdi
31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Freddy Numberi, Ryaas Rasyid (sampai dengan 3 Januari 2001), Anwar Supriyadi
32 Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan (dibubarkan pada perombakan I): Dr. Anak Agung Gde Agung
33 Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia : Manuel Kaisiepo
34 Menteri Muda Urusan Rekstrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I dan dibubarkan pada perombakan II): Cacuk Sudarijanto

Pejabat setingkat menteri

35 Jaksa Agung: Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa (sampai dengan 10 Juli 2001), Marsillam Simanjuntak (sejak 10 Juli 2001)
36 Panglima Tentara Nasional Indonesia: Widodo AS
37 Sekretaris Negara: Alirahman (sampai dengan 15 Februari 2000), Bondan Gunawan (15 Februari – 29 Mei 2000), Djohan Effendi (sejak 29 Mei 2000)

Sekretaris Kabinet

Pada tanggal 4 Januari 2000, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, diangkat Marsillam Simanjuntak sebagai Sekretaris Kabinet. Pada tanggal 5 Juli 2001, Marzuki Darusman menggantikan Marsillam yang diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

Perombakan


Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pergantian susunan Kabinet Persatuan Nasional pada 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.


continue reading Kabinet Persatuan Nasional [1999-2001]