Minggu, 12 Juni 2011

Biografi Kiai Haji Zainul Arifin



Kiai Haji Zainul Arifin (lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 2 September 1909 – meninggal di Jakarta, 2 Maret 1963 pada umur 53 tahun) adalah seorang politisi Nahdlatul Ulama (NU) terkemuka yang sejak remaja di zaman penjajahan Belanda sudah aktif dalam organisasi kepemudaan NU, GP Ansor, jabatan terakhirnya ialah ketua DPRGR sejak 1960 - 1963.

Riwayat hidup

Masa Kanak-Kanak dan Pendidikan

Zainul Arifin lahir sebagai anak tunggal dari keturunan raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan dengan perempuan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing, Siti Baiyah boru Nasution. Ketika Zainul masih balita kedua orangtuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kotanopan, kemudian ke Kerinci, Jambi. Di sana ia menyelesaikan HIS (Hollands Indische School) dan sekolah menengah calon guru, Normal School. Selain itu, Arifin juga memperdalam pengetahuan agama di Madrasah di surau dan saat menjalani pelatihan seni bela diri Pencak Silat. Arifin juga seorang pecinta kesenian yang aktif dalam kegiatan seni sandiwara musikal melayu, Stambul Bangsawan sebagai penyanyi dan pemain biola. Stambul Bangsawan merupakan awal perkembangan seni panggung sandiwara modern Indonesia. Dalam usia 16 tahun Zainul merantau ke Batavia (Jakarta).

Dari Gemeente ke GP Ansor

Berbekal ijazah HIS Arifin diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan Jakarta Pusat. Di sana ia sempat bekerja selama lima tahun, sebelum akhirnya terkena PHK saat resesi global yang bermula di AS dan berdampak hingga ke wilayah Hindia Belanda. Keluar dari gemeente Arifin kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat, di kawasan Meester Cornelis (Jatinegara sekarang). Zainul juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan sebagai tenaga Pokrol Bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan Hukum namun menguasai Bahasa Belanda. Selain itu ia pun aktif kembali dalam kegiatan seni sandiwara musikal tradisional Betawi yang berasal dari tradisi Melayu, Samrah. Ia sempat mendirikan kelompok samrah bernama Tonil Zainul. Dari kegiatan kesenian ini ia berkenalan dan selanjutnya sangat akrab bersahabat dengan tokoh perfilman nasional, Jamaluddin Malik yang kala itu juga bergiat dalam kegiatan Samrah. Kedua mereka kemudian bergabung dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang ketika itu memang aktif merekrut tenaga-tenaga muda.

Selama menjadi anggota GP Ansor inilah Arifin kemudian semakin meningkatkan pengetahuan agama dan ketrampilan berdakwahnya sebagai muballigh muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor. Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi induk Ansor termasuk: Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid. Hanya dalam beberapa tahun saja, Zainul Arifin sudah menjadi Ketua Cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia. dan bekerja di perusahaan air minum (PAM) pemerintah kotapraja (gemeente). Di kota ini ia juga sempat menjadi guru sekolah di daerah-daerah Jatinegara dan Bukit Duri Tanjakan. Selain itu Arifin pernah pula menjalani profesi pokrol bambu, pengacara bumiputra yang tidak memerlukan pendidikan hukum formal. Tahun 1930-an ia mulai bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor dan beberapa tahun kemudian sudah aktif di organisasi induk NU, mula-mula sebagai Ketua Cabang Jatinegara dan akhirnya diamanahi sebagai ketua Majelis Konsul NU Jakarta hingga datangnya tentara Jepang tahun 1942.

Menjadi Panglima Hizbullah Masyumi

Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah.

Untuk menarik simpati warga hingga ke pedesaan, organisasi-organisasi Islam (utamanya NU) diberi kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam pemerintahan di bawah pendudukan militer Jepang. Zainul Arifin ditugaskan untuk membentuk model kepengurusan tonarigumi, cikal bakal Rukun Tetangga, di Jatinegara yang kemudian dibentuk pula hingga ke pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa. Ketika Perang Asia Pasifik semakin memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar-laskar semi militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur tonarigumi membentuk Hizbullah (Tentara Allah). Arifin dipercaya sebagai Panglima Hizbullah dengan tugas utama mengkoordinasi pelatihan-pelatihan semi militer di Cibarusa, dekat Bogor. Dalam puncak kesibukan latihan perang guna mengantisipasi terjadinya Perang Asia Pasifik, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Paska Proklamasi Kemerdekaan

Zainul kemudian bertugas mewakili partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), cikal bakal DPR-MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata. Selama masa Revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BP KNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, Arifin juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II. Dalam memimpin Laskar Hizbullah Zainul menggunakan jalur tonarigumi atau Rukun Tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa. Saat terjadi Agresi Militer II bulan Desember 1948, Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta dan menawan Sukarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi. Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Tugas utama Zainul melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah komandan Jenderal Sudirman. Saat pemerintah melebur segenap pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia, Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekertaris Pucuk Pimpinan TNI. Namun akhirnya, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan "modern" dan hanya lulusan Madrasah, ia memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.

Berkiprah di Legislatif dan Eksekutif

Setelah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke Parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil Partai NU ketika akhirnya partai kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi tahun 1952. Setahun sesudahnya, Arifin berkiprah di lembaga eksekutif dengan menjabat sebagai wakil perdana menteri (waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang memerintah dua tahun penuh (1953-1955).

Untuk pertama kalinya dalam sejarah NU, tiga jabatan menteri (sebelumnya NU selalu hanya mendapat jatah satu posisi menteri saja) dijabat tokoh-tokoh NU dengan Zainul Arifin sebagai tokoh NU pertama menjabat sebagai waperdam. Kabinet itu sendiri sukses menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika di Bandung. Dalam tahun 1955 itu pula Zainul berangkat haji untuk pertama dan terakhir kali ke Tanah Suci bersama Presiden Sukarno. Di sana ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi, Raja Saud. Sekembalinya dari sana Zainul merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan partai NU ke dalam "tiga besar" pemenang pemilu 1955, dimana jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya 8 menjadi 45 kursi. Selain kembali ke parlemen sebagai wakil ketua I DPR RI, setelah pemilu 1955, Arifin juga mewakili NU dalam Majelis Konstituante hingga lembaga ini dibubarkan Sukarno lewat dekrit 5 Juli 1959 karena dipandang gagal merumuskan UUD baru. Pasca Dekrit, Indonesia dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan memasuki era Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu terjadi pemusatan kekuasaan pada diri Presiden yang berkeras untuk menerapkan faham NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang menyudutkan partai-partai agama yang tidak ingin Partai Komunis Indoesia (PKI) berkembang di Indonesia.

Salat Id Berdarah

Dalam situasi politik yang semakin memanas di seluruh negeri, Sukarno sempat bersitegang dengan DPR hingga akhirnya Presiden membubarkan lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu tersebut dan membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Partai Islam Masyumi juga diberangus sehingga praktis tinggal NU partai besar Islam yang tinggal. Zainul Arifin menerima penunjukan sebagai Ketua DPRGR karena yakin untuk mengadang gerakan komunisme di pemerintahan adalah dengan tetap berada di dalam sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Hingga 14 Mei 1962, ketika sedang melakukan salat Idul Adha berjamaah sederetan dengan Presiden di lapangan terbuka depan Istana Negara, Arifin terkena tembakan di dadanya oleh pemberontak DI/TII yang mencoba membunuh Sukarno. Meskipun media massa dalam melaporkan kejadian itu menyatakan Arifin hanya "terluka sangat ringan", namun nyatanya kesehatan Zainul tidak pernah pulih sejak insiden tersebut. Berkali-kali ia keluar masuk rumah sakit dan sepuluh bulan kemudian, tepatnya 2 Maret 1963, akhirnya meninggal dunia setelah mengalami koma selama beberapa hari sebelumnya karena berbagai komplikasi. Keesokan harinya di bawah guyuran hujan lebat, jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta.

Hingga menjelang penyerahan kedaulatan pada 1949 Zainul memimpin pasukan tempur golongan Islam tersebut bergerilya di pelosok-pelosok Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya menyatukan seluruh kekuatan militer Indonesia ia sempat diangkat sebagai sekertaris pucuk pimpinan TNI sebelum akhirnya mengundurkan diri dari dinas ketentaraaan untuk berkonsentrasi di jalur politik sipil pada 1950.

Karier politik

Zainul Arifin bersama Sukarno di Mesjid Leningrad Russia 1960

Sejak proklamasi kemerdekaan Zainul Arifin langsung duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), cikal bakal lembaga legislatif MPR/DPR. Hingga akhir hayatnya Arifin aktif di parlemen mewakili partai Masyumi dan kemudian partai NU setelah NU keluar dari Masyumi pada 1952. Hanya selama 1953-1955 ketika menjabat sebagai wakil perdana menteri dalam kabinet Ali-Arifin (Kabinet Ali Sastroamijoyo I) Zainul terlibat dalam badan eksekutif. Kabinet di era Demokrasi Parlementer ini sukses menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.

Pemilu pertama 1955 mengantar Zainul Arifin sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus wakil ketua DPR sampai kedua lembaga dibubarkan Sukarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Memasuki era Demokrasi Terpimpin itu, Arifin bersedia mengetuai DPR Gotong Royong (DPRGR) sebagai upaya partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen. Ditengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962, saat salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Sukarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak dalam percobaannya membunuh presiden. Zainul Arifin akhirnya wafat 2 Maret 1963 setelah menderita luka bekas tembakan dibahunya selama sepuluh bulan.

Sumber: Biografi KH Zainul Arifin: Berdzikir Menyiasati Angin, oleh: Ario Helmy (Jakarta : Pucuk Pimpinan Taklif wan Nasyr (LTN) NU, 2009.)

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Kiai Haji Zainul Arifin

Biografi Rooseno Suryohadikusumo



Prof. Dr. (HC) Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo atau Rooseno Suryohadikusumo (lahir 2 Agustus 1908 – meninggal 15 Juni 1996 pada umur 87 tahun) adalah seorang cendekiawan, politikus, ilmuwan dan guru besar Institut Teknologi Bandung. Ia merupakan lulusan THS Bandung (sekarang Institut Teknik Bandung/ITB) yang pada tahun 1932 menjadi satu-satunya pribumi di antara 12 orang yang lulus dari insitut tersebut. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ia dijuluki sebagai Bapak Beton Indonesia dan dialah yang mengusulkan kepada Presiden Sukarno untuk membentuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia sekaligus ditunjuk menjadi Dekan dari fakultas tersebut pada 17 Juli 1964.

Karier

Ia mengawali karier dengan berwiraswasta di Bandung dengan mendirikan Biro Insinyur Roosseno dan Soekarno (Presiden pertama RI) di Jalan Banceuy pada tahun 1933. Pada masa penjajahan Jepang, ia sempat dua tahun mengajar di THS, hingga awal kemerdekaan. Roosseno kemudian tercatat sebagai seorang di antara pendiri dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.

Pada tahun 1948, Rooseno pindah ke Jakarta dan mendirikan Kantor Consulting Engineer. Setelah itu ia bergabung dalam Partai Indonesia Raya pada tahun 1950-an. Selain itu ia pernah tiga kali menjabat menteri diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Perhubungan, dan Menteri Ekonomi. Selama masa itu ia tetap aktif di pendidikan dan menjadi guru besar ITB dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) dan juga sebagai Direktur Sekolah Tinggi Teknik Nasional (STTN) di Jakarta.

Selain itu sebagai ahli beton bertulang, Rooseno telah banyak menangani berbagai proyek penting, seperti jembatan, pelabuhan, gedung, dan hotel bertingkat. Ia telah menulis tidak kurang dari 33 karya dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda, dan juga merampungkan autobiografinya. Di kalangan perbetonan internasional, Roosseno menjadi anggota International Association for Bridge and Structural Engineering (IBSE), Zurich dan Federation International de Precontreinte (FIP).

Di Indonesia, Roosseno mengetuai Tim Rehabilitasi Candi Borobudur, Badan Penasihat Teknis Pembangunan (BPTP) DKI dan Gabungan Pelaksana Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi) yang beranggotakan lebih dari 30.000 pemborong.

Selain itu Rooseno juga menjadi Direktur di tiga perusahaan : Biro Insinyur Exakta NV, Freyssinet Indonesia Ltd dan Biro Oktroi Patent Roosseno. Pemerintah RI menganugerahinya Satya Lencana untuk jasa ikut membangun Kompleks Asian Games Senayan (1962). Penghargaan lain adalah Doctor Honoris Causa untuk ilmu teknik yang diterimanya dari ITB (1977) dan Bintang Mahaputra Utama (1984).

Pendidikan

ELS, Yogyakarta (1922)
MULO, Madiun (1925)
AMS, Yogyakarta (1928)
THS, Bandung (sekarang-ITB) (1932)

Riwayat Karier

Asisten Profesor Geodesi THS Bandung (1932-1939)
Insinyur Konstruksi Deputi PU di Bandung (1935-1939)
Insinyur Konstruksi Deputi PU Kediri (1939-1943)
Guru Besar ITB (1943-1945)
Dekan FT UGM (1945-1949)
Konsultan Teknik di Jakarta (1949-1953)
Guru Besar ITB dan FT UI (1950)
Menteri PU & T (1953)
Menteri Perhubungan (1954)
Menteri Ekonomi (1955)
Dekan Fakultas Teknik UI (1964-1974)
Konsultan Teknik/Direktur PT Exakta
Direktur Freyssinet Indonesia Ltd
Direktur Biro Oktrooi Patent Roosseno

Kegiatan Lain

Anggota Federation International de Precontreinte (FIP)
Perwakilan Societe Technique de Utilisation de Beton Precontrante Paris (STUP)
Anggota International Association for Bridge and Structural Engineering Zurich (IABSE)
Ketua Gapensi
Direktur STTN
Ketua Tim Rehabilitasi Borobudur
Ketua Umum Gapensi

Karya Tulis

Differential dan Integral, Penerbit Buku Teknik HS Tam, Jakarta, 1953
Perhitungan Cross, Penerbit Buku Teknik HS Tam, Jakarta (1953)
Beton Tulang, PT Pembangunan Jakarta, 1954

Penghargaan

Doctor Honoris Causa ITB, Bandung (1977)


Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Rooseno Suryohadikusumo

Biografi Ferdinand Lumbantobing


Ferdinand Lumbantobing atau sering pula disingkat sebagai FL Tobing (lahir di Sibuluan, Sibolga, Sumatera Utara, 19 Februari 1899 – meninggal di Jakarta, 7 Oktober 1962 pada umur 63 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Sumatra Utara.

Ia lulu sekolah dokter STOVIA pada tahun 1924 dan bekerja di CBZ RSCM, Jakarta.

Pada tahun 1943 ia diangkat menjadi Syu Sangi Kai' (DPD) Tapanuli dan juga sebagai Chuo Sangi In (DPP).

Setelah kemerdekaan ia diangkat menjabat beberapa jabatan penting seperti Menteri Penerangan dan Menteri Kesehatan (ad interim). Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Beliau dimakamkan di Desa Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Ferdinand Lumbantobing

Biografi Hazairin



Prof. Dr. Hazairin (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906 – meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975 pada umur 69 tahun) adalah Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Ali-Wongso-Arifin (1953-1955). Ia pernah menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Hazairin

Biografi Sudibjo


No Image Preview

Sudibjo adalah Bupati Magetan yang menjabat dari tahun 1945 hingga tahun 1949, pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa pemerintahan beliau, terjadi Madiun Affair dimana bupati dan banyak tokoh masyarakat Magetan ditangkap dan dipenjara oleh pemberontak PKI.Selama seminggu PKI berkuasa di Magetan.Kemudian pada akhir bulan September 1948, Pasukan Siliwangi dipimpin Letkol Sadikin dan Mayor Acmad Wiranatakusumah memasuki wilayah Magetan dan memulai operasi pembersihan dan penangkapan pemberontak di wilayah Magetan - Madiun.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Sudibjo

Kabinet Ali Sastroamidjojo I [30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955]



Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-Wongso-Arifin, memerintah pada periode 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955.

1 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo
2 Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro dan Zainul Arifin
3 Menteri Luar Negeri R. Sunarjo
4 Menteri Dalam Negeri Hazairin
5 Menteri Perdagangan Iskak Tjokrohadisurjo
6 Menteri Keuangan Ong Eng Die
7 Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri
8 Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo
9 Menteri Penerangan FL Tobing
10 Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso
11 Menteri Muda Menteri Perhubungan A. Be. De Rozari
12 Menteri Pekerjaan Umum Rooseno
13 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Yamin
14 Menteri Perburuhan Sutan Muchtar Abidin
15 Menteri Pertanian Sadjarwo
16 Menteri Agama Masjkur
17 Menteri Kesehatan (a.i.)FL Tobing
18 Menteri Sosial Pandji Suroso
19 Menteri Negara Sudibjo (Urusan Kesejahteraan Umum) Dan Mohammad Hanafiah(Urusan Agraria)

Catatan

Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya dan posisinya dibiarkan kosong.

Abikusno Tjokrosujoso mengundurkan diri. Digantikan sementara oleh Rooseno pada 29 September 1953.

Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.

Lie Kiat Teng (Mohammad Ali) masuk menggantikan pejabat sementara FL Tobing.

Sudibjo mengundurkan diri. Dirangkap sementara Wongsonegoro sampai akhirnya diisi oleh Siradjuddin Abbas.


Mohammad Hanafiah digantikan oleh I Gusti Gde Raka.


Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Kabinet Ali Sastroamidjojo I [30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955]

Kabinet Wilopo [3 April 1952 - 30 Juli 1953]



Kabinet Wilopo

masa bakti : 3 April 1952-30 Juli 1953

1 Perdana Menteri Wilopo
2 Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito
3 Menteri Luar Negeri (a.i.)Wilopo [1]
4 Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem
5 Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX [2]
6 Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata
7 Menteri Penerangan Arnold Mononutu
8 Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo
9 Menteri Pertanian Mohammad Sardjan
10 Menteri Perdagangan Sumanang
11 Menteri Perhubungan Djuanda
12 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Suwarto
13 Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana
14 Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto [3]
15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan
16 Menteri Agama Fakih Usman
17 Menteri Kesehatan J. Leimena
18 Menteri Urusan [4] Pandji Suroso [3](Pegawai)

Catatan

Wilopo digantikan oleh Mukarto pada 29 April 1952.
Hamengkubuwono IX mengundurkan diri 2 Juni 1953 dan digantikan oleh Wilopo.
Anwar Tjokroaminoto mengundurkan diri 9 Mei 1953 digantikan oleh Pandji Suroso.
Jabatan Menteri Urusan Pegawai ditiadakan per 11 Mei 1953.


Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Kabinet Wilopo [3 April 1952 - 30 Juli 1953]