Senin, 23 Mei 2011

Biografi Mohammad Yamin



Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Talawi, Sawahlunto

Beliau merupakan salah satu perintis puisi modern di Indonesia, serta juga 'pencipta mitos' yang utama kepada Presiden Sukarno.


Biografi Kesusasteraan

Dilahirkan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Yamin memulai karier sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda, pada tahun 1920. Karya-karyanya yang awal masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu Klasik.

Pada tahun 1922, Yamin muncul buat pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air ; maksud "tanah air"-nya ialah Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu yang pertama yang pernah diterbitkan. Sitti Nurbaya, novel modern pertama dalam bahasa Melayu juga muncul pada tahun yang sama, tetapi ditulis oleh Marah Rusli yang juga merupakan seorang Minangkabau. Karya-karya Rusli mengalami masa kepopuleran selama sepuluh tahun .

Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini amat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah, Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Antara akhir dekade 1920-an sehingga tahun 1933, Roestam Effendi, Sanusi Pane, dan Sutan Takdir Alisjahbana merupakan pionir-pionir utama bahasa Melayu-Indonesia dan kesusasteraannya.

Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, dia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah dan puisi yang lain, serta juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Politik

Pada tahun 1932, Yamin memperoleh ijazahnya dalam bidang hukum di Jakarta. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sehingga tahun 1942. Karier politiknya dimulai dan beliau giat dalam gerakan-gerakan nasionalis. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa gerakan nasionalis Indonesia. Melalui pertubuhan Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Oleh itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta alat utama dalam kesusasteraan inovatif.

Semasa pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, beliau mencadangkan bahwa sebuah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) diasaskan serta juga bahwa negara yang baru mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta juga kesemua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan anggota BPUPK menyokong Yamin. Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.

Yamin meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Talawi, sebuah kota kecamatan yang terletak 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat.

Karya-karyanya

Tanah Air (puisi), 1922
Indonesia, Tumpah Darahku, 1928
Ken Arok dan Ken Dedes (drama), 1934
Sedjarah Peperangan Dipanegara , 1945
Gadjah Mada (novel), 1948
Revolusi Amerika, 1951

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Mohammad Yamin

Biografi Ukar Bratakusumah



Ukar Bratakusumah (lahir 17 September 1907 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 13 Maret 2003 pada umur 95 tahun) adalah Gubernur Jawa Barat kelima pada tahun 1948 - 1980 dimasa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia pada tahun 1951 hingga tahun 1952 pada Kabinet Sukiman Suwirjo. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung pada tahun 1964-1965.

Ia adalah tokoh Jawa Barat yang pada saat bersamaan memegang dua jabatan penting yaitu sebagai Gubernur Jabar (Desember 1948-1950) dan Wali Kota Bandung ke-14 (1946-1949). Ketika pasukan Belanda menduduki daerah republik, Ukar lolos dari tangkapan Belanda. Ia kemudian diangkat oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagai Gubernur Jawa Barat sementara menggantikan M. Sewara.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Ukar Bratakusumah

Biografi Achmad Soebardjo



Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 – meninggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun) adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Achmad Soebardjo memiliki gelar Meester in de Rechten, yang diperoleh di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933.

Awal mula

Achmad Soebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Soebardjo dari pihak ayah adalah ulama di wilayah tersebut, sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Kerawang. Ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa-Bugis, dan merupakan anak dari Camat di Telukagung, Cirebon.

Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Subardjo.[1] Nama Djojoadisoerjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena "Peristiwa 3 Juli 1946".

Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta (saat ini setara dengan Sekolah Menengah Atas) pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Meester in de Rechten (saat ini setara dengan Sarjana Hukum) di bidang undang-undang pada tahun 1933.

Riwayat perjuangan

Semasa masih menjadi mahasiswa, Soebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Jawa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Mohammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa "Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah" yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 - 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 - 1961.

Dalam bidang pendidikan, Sebardjo merupakan profesor dalam bidang Sejarah Perlembagaan dan Diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusasteraan, Universitas Indonesia.

Wafat

Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo meninggal dunia dalam usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatnya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2009.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Achmad Soebardjo

Biografi Suwiryo



Raden Suwiryo (lahir di Wonogiri, 17 Februari 1903 – meninggal di Jakarta, 27 Agustus 1967 pada umur 64 tahun) adalah seorang tokoh pergerakan Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Walikota Jakarta dan Ketua Umum PNI. Beliau juga pernah menjadi Wakil Perdana Mentri pada Kabinet Sukiman-Suwiryo.

Pendidikan dan pekerjaan

Suwiryo menamatkan AMS dan kuliah di Rechtshogeschool namun tidak tamat. Suwiryo sempat bekerja sebentar di Centraal Kantoor voor de Statistik. Kemudia ia bergiat di bidang partikelir, menjadi guru Perguruan Rakyat, kemudian memimpin majalah Kemudi. Menjadi pegawai pusat Bowkas "Beringin" sebuah kantor asuransi. Pernah juga menjadi pengusaha obat di Cepu.

Perjuangan Awal perjuangan

Di masa mudanya Suwiryo aktif dalam perhimpunan pemuda Jong Java dan kemudian PNI. Setelah PNI bubar tahun 1931, Suwiryo turut mendirikan Partindo. Pada jaman kependudukan Jepang, Suwiryo aktif di Jawa Hokokai dan PUTERA.

Menjadi Wakil Walikota Jakarta

Proses Suwiryo menjabat sebagai walikota dimulai pada Juli 1945 di masa pendudukan Jepang. Kala itu dia menjabat sebagai wakil walikota pertama Jakarta, sedangkan yang menjadi walikota seorang pembesar Jepang (Tokubetsyu Sityo) dan wakil walikota kedua adalah Baginda Dahlan Abdullah. Dengan kapasitasnya sebagai wakil walikota, secara diam-diam Suwiryo melakukan nasionalisasi pemerintahan dan kekuasaan kota.

Peralihan kekuasaan dari Jepang

Pada 10 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita takluknya Jepang ini sengaja ditutup-tutupi. Tapi Suwiryo, dengan berani menanggung segala akibat menyampaikan kekalahan Jepang ini pada masyarakat Jakarta dalam suatu pertemuan. Hingga demam kemerdekaan melanda Ibu Kota, termasuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Perpindahan kekuasaan dari Jepang dilakukan tanggal 19 September 1945 dan Suwiryo ditunjuk jadi Walikota Jakarta tanggal 23 September 1945.

Setelah proklamasi kemerdekaan

Ketika kedua pemimpin bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan, Suwiryo-lah salah seorang yang bertanggungjawab atas terselenggaranya proklamasi di kediaman Bung Karno. Semula akan diselenggarakan di Lapangan Ikada (kini Monas) tapi karena balatentara Jepang masih gentayangan dengan senjata lengkap, dipilih di kediaman Bung Karno.

Rapat Raksasa di Lapangan IKADA

Suwiryo dari PNI pada 17 September 1945 bersama para pemuda ikut menggerakkan massa rakyat menghadiri rapat raksasa di lapangan Ikada (Monas) untuk mewujudkan tekad bangsa Indonesia siap mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Rapat raksasa di Ikada ini dihadiri bukan saja oleh warga Jakarta tapi juga Bogor, Bekasi, dan Karawang.

Ditangkap NICA

Ketika pasukan Sekutu mendarat yang didomplengi oleh pasukan NICA (Nederlands Indies Civil Administration), pada awal 1946, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden, Hatta hijrah ke Yogyakarta. Suwiryo yang tetap berada di Jakarta menginstruksikan kepada semua pegawai pamongpraja agar tetap tinggal di tempat menyelesaikan tugas seperti biasa. Pada 21 Juli 1947 saat Belanda melancarkan aksi militernya, Suwiryo diculik oleh pasukan NICA di kediamannya di kawasan Menteng pada pukul 24.00 WIB. Selama lima bulan dia disekap di daerah Jl Gajah Mada, dan kemudian (Nopember 1947) diterbangkan ke Semarang untuk kemudian ke Yogyakarta.

Perjuangan di Jogja

Di kota perjuangan, wali kota pertama Jakarta ini disambut besar-besaran oleh Panglima Besar Sudirman yang datang ke stasion Tugu. Di sana Suwiryo ditempatkan di Kementrian Dalam Negeri RI sebagai pimpinan Biro Urusan Daerah Pendudukan (1947-1949). Pada September 1949, Suwiryo kembali ke Jakarta sebagai wakil Pemerintah RI pada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Setelah Perang Kemerdekaan

Pada 17 Februari 1950 Presiden RIS, Sukarno mengangkatnya kembali sebagai Walikota Jakarta Raya. Pada 2 Mei 1951, Suwiryo diangkat jadi Wakil PM dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo (April 1951 - April 1952). Jabatan walikota diganti oleh Syamsurizal (Masyumi). Setelah berhenti menjadi Wakil PM, kemudian Suwiryo diperbantukan beberapa saat di Kementrian Dalam Negri. Setelah itu Suwiryo menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Umum merangkap Presiden Komisaris Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian dikenal dengan Bapindo. Suwiryo meninggalkan dunia perbankan setelah terpilih menjadi Ketua Umum PNI. Lepas dari kegiatan partai, Suwiryo menjadi anggota MPRS dan kemudian menjadi anggota DPA.

Meninggal dunia

Enam tahun terakhir masa hayatnya, Suwiryo berjuang melawan penyakit yang tidak dapat dilawannya, akhirnya beliau meninggal pada 27 Agustus 1967 dan dimakamkan di Taman makam Pahlawan Kalibata.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Suwiryo

Kabinet Sukiman-Suwirjo [27 April 1951-3 April 1952]



Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran RIS. Bertugas pada periode 27 April 1951 - 3 April 1952, kabinet ini sebenarnya telah didemosioner sejak 23 Februari 1952.

1 Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo
2 Wakil Perdana Menteri Suwirjo
3 Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo
4 Menteri Dalam Negeri Iskak Tjokroadisurjo
5 Menteri Pertahanan Sewaka
6 Menteri Kehakiman Mohammad Yamin
7 Menteri Penerangan Arnold Mononutu
8 Menteri Keuangan Jusuf Wibisono
9 Menteri Pertanian Suwarto
10 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sujono Hadinoto
11 Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja
12 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ukar Bratakusumah
13 Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana
14 Menteri Sosial Sjamsuddin
15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro
16 Menteri Agama Wahid Hasjim
17 Menteri Kesehatan J. Leimena
18 Menteri Urusan A. Pellaupessy(Umum), Pandji Suroso(Pegawai), Gondokusomo(Agraria).

Catatan:

Sewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan.

Yamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap
Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun.

Sujono Hadinoto digantikan Wilopo pada Juli 1951.

Ukar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri.

Diangkat pada 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952.


Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Kabinet Sukiman-Suwirjo [27 April 1951-3 April 1952]

Selasa, 17 Mei 2011

Biografi Herman Johannes



Prof. Dr. Ir. Herman Johannes, sering juga ditulis sebagai Herman Yohannes atau Herman Yohanes (lahir di Rote, NTT, 28 Mei 1912 – meninggal di Yogyakarta, 17 Oktober 1992 pada umur 80 tahun) adalah cendekiawan, politikus, ilmuwan Indonesia, guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Pahlawan Nasional Indonesia. Ia pernah menjabat Rektor UGM (1961-1966), Koordinator Perguruan Tinggi (Koperti) tahun 1966-1979, anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI (1968-1978), dan Menteri Pekerjaan Umum (1950-1951).

Karier

Herman Johannes adalah lulusan Technishce Hogeschool (THS) Bandung (ITB) yang kemudian dipindahkan sebagai Sekolah Tinggi Teknik Bandung di Yogyakarta dan menjadi cikal bakal Universitas Gadjah Mada. Herman Johannes banyak mengabdikan dirinya kepada kepentingan negara dan bangsanya, terumata rakyat kecil. Hingga menjelang akhir hayatnya, ia masih melakukan penelitian yang menghasilkan kompor hemat energi dengan briket arang biomassa. Keprihatinannya akan tingginya harga minyak bumi, selalu mendorongnya untuk mencari bahan bakar alternatif yang bisa dipakai secara luas oleh masyarakat. Herman Johannes pernah meneliti kemungkinan penggunaan lamtoro gung, nipah, widuri, limbah pertanian, dan gambut sebagai bahan bakar.

Meski lebih banyak dikenal sebagai pendidik dan ilmuwan, Herman Johannes tercatat pernah berkarier di bidang militer. Tanggal 4 November 1946 Herman Johannes menerima Surat Perintah yang ditadatangani Kapten (Kavaleri) Soerjosoemarno (kemudian menjadi ayah dari Yapto Soerjosoemarno) yang mengatasnamakan Kepala Staf Umum Kementerian Keamanan Rakyat Letjen Urip Sumohardjo, yang isinya agar segera hadir dan melapor ke Markas Tertinggi Tentara di Yogyakarta. Ternyata Herman Johannes diminta membangun sebuah laboratorium persenjataan bagi TNI, karena pemerintah Indonesia saat itu sedang mengalami krisis persenjataan. Permintaan ini diterimanya dengan satu syarat, yakni jika laboratorium itu sudah bisa berdiri dan berproduksi, maka penanganannya harus dilanjutkan orang lain sebab Herman Johannes ingin melanjutkan kariernya di bidang pendidikan. Di bawah pimpinan Herman Johannes, Laboratorium Persenjataan yang terletak di bangunan Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Kotabaru ini selama perang kemerdekaan berhasil memproduksi bemacam bahan peledak, seperti bom asap dan granat tangan.

Keahlian Herman Johannes sebagai fisikawan dan kimiawan ternyata berguna untuk memblokade gerak pasukan Belanda selama clash I dan II. Bulan Desember 1948, Letkol Soeharto sebagai Komandan Resimen XXII TNI yang membawahi daerah Yogyakarta meminta Herman Johannes memasang bom di jembatan kereta api Sungai Progo. Karena ia menguasai teori jembatan saat bersekolah di THS Bandung, Johannes bisa membantu pasukan Resimen XXII membom jembatan tersebut. Januari 1949, Kolonel GPH Djatikoesoemo meminta Herman Johannes bergabung dengan pasukan Akademi Militer di sektor Sub-Wehrkreise 104 Yogyakarta. Dengan markas komando di Desa Kringinan dekat Candi Kalasan, lagi-lagi Herman Johannes diminta meledakkan Jembatan Bogem yang membentang di atas Sungai Opak. Jembatan akhirnya hancur dan satu persatu jembatan antara Yogya-Solo dan Yogya-Kaliurang berhasil dihancurkan Johannes bersama para taruna Akademi Militer. Aksi gerilya ini melumpuhkan aktivitas pasukan Belanda sebab mereka harus memutar jauh mengelilingi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu melewati Magelang dan Salatiga untuk bisa masuk ke wilayah Yogyakarta.

Pengalamannya bergerilya membuat Herman Johannes juga ikut serta dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menyerbu kota Yogyakarta di pagi buta dan bisa menduduki ibukota Republik selama enam jam. Herman Johannes juga menjadi saksi sumbangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Letnan Soesilo Soedarman dan Letnan Djajadi, Mayor Johannes pernah bertugas ke Wedi, Klaten, untuk melakukan koordinasi perjuangan. Mereka bertiga berangkat memakai seragam baru hadiah dari Sultan Yogya. Sultan pun memberi gaji seratus rupiah Oeang Republik Indonesia (ORI) setiap bulan kepada para taruna Akademi Militer.

Dalam sebuah makalahnya Herman Johannes pernah mengemukakan bahwa Sri Sultan dan Paku Alam bersama Komisi PBB menjemput para gerilyawan masuk kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Pasukan Akademi Militer masuk kota dari arah Pengok dan dijemput langsung Paku Alam VIII, dan Herman Johannes kemudian harus berpisah dengan teman-teman seperjuangannya utuk kembali ke dunia pendidikan. Jasanya di dalam perang kemerdekaan membuat Herman Johannes dianugerahi Bintang Gerilya pada tahun 1958 oleh Pemerintah RI. Almarhum Herman Johannes mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Yudhoyono dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2009.


Riwayat Hidup

Herman Johannes menikah tahun 1955 dengan Annie Marie Gilbertine Amalo (lahir 18 Juni 1927), seorang putri raja dari wilayah Leli[rujukan?] di Pulau Rote. Mereka dikaruniai empat anak: Christine yang menikah dengan Dr. Wisnu Susetyo, seorang Wakil Presiden Freeport Indonesia; Henriette yang menikah dengan Robby Mekka, seorang musikus dan dosen musik di Institut Seni Indonesia; Daniel Johannes yang bekerja di Schlumberger Information Solutions; dan Helmi Johannes, seorang presenter berita televisi di VOA. Herman Johannes adalah sepupu Pahlawan Nasional Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes. Herman Johannes meninggal dunia pada 17 Oktober 1992 karena kanker prostat. Meski sebagai pemegang Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra almarhum berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, namun sesuai amanat beliau sebelum meninggal, maka keluarganya memakamkannya di Pemakaman Keluarga UGM di Sawitsari, Yogyakarta, bersama dengan para koleganya sesama pendidik bangsa. Pada tahun 2003, nama Herman Johannes diabadikan oleh Keluarga Alumni Teknik Universitas Gadjah Mada (KATGAMA), atas prakarsa Ketua Katgama saat itu, Airlangga Hartarto, menjadi sebuah penghargaan bagi karya utama penelitian bidang ilmu dan teknologi: Herman Johannes Award. Sesuai Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 80 Tahun 1996, nama Herman Johannes diabadikan sebagai nama Taman Hutan Raya bagi kelompok hutan Sisinemi-Sanam seluas 1.900 hektare di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Prof Herman Johannes juga diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan Kampus UGM dengan Jalan Solo dan Jalan Jenderal Sudirman di kota Yogyakarta.

Pendidikan

Sekolah Melayu, Baa, Rote, NTT, 1921
Europesche Lagere School (ELS), Kupang, NTT, 1922
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Makassar, Sulawesi Selatan, 1928
Algemene Middelbare School (AMS), Batavia, 1931
Technische Hogeschool (THS), Bandung, 1934

Pekerjaan

Guru, Cursus tot Opleiding van Middelbare Bouwkundingen (COMB), Bandung, 1940
Guru, Sekolah Menengah Tinggi (SMT), Jakarta, 1942
Dosen Fisika, Sekolah Tinggi Kedokteran, Salemba, Jakarta, 1943
Lektor, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung di Yogyakarta, 1946–1948
Mahaguru, STT Bandung di Yogyakarta, Juni 1948
Dekan Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta, 1951–1956
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam (FIPA) UGM, Yogyakarta , 1955–1962
Rektor, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1961–1966[4]
Koordinator Perguruan Tinggi (Koperti), DIJ-Jateng, 1966–1979
Ketua, Regional Science and Development Center (RSDC), Yogyakarta, 1969

Karier (lain-lain)

Anggota, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 1945–1946
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga RI, 1950–1951
Anggota Executive Board UNESCO, Paris, 1954-1957
Anggota Dewan Nasional, 1957–1958
Anggota Dewan Perancang Nasional (Deppernas), 1958–1962
Anggota, Dewan Pertimbangan Agung RI (DPA RI), 1968–1978
Anggota Komisi Empat (Tim Pemberantasan Korupsi), 1970
Anggota, Panitia Istilah Teknik, Departemen Pekerjaan Umum RI, 1969–1975
Anggota, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MABIM), 1972–1976
Anggota Pepunas Ristek, Jakarta, 1980–1985
Anggota Dewan Riset Nasional, 1985–1992

Karier Militer

Kepala Laboratorium Persenjataan, Markas Tertinggi Tentara, Yogyakarta, 1946
Anggota Pasukan Akademi Militer Yogyakarta, Sektor Sub-Wehrkreise 104, Desember 1948–Juni 1949
Dosen, Akademi Militer Yogyakarta, 1946–1948
Pangkat terakhir: Mayor TNI, 1949
Komandan Resimen Mahakarta, 1962–1965

Organisasi

Christen Studenten Vereniging (CSV), Bandung, 1934
Indonesische Studenten Vereniging (ISV), Bandung, 1934
Timorese Jongeren/Ketua Perkumpulan Kebangsaan Timor (PKT), Bandung, 1934
Anggota, Angkatan Muda Pegawai Republik Indonesia (AMPRI), Jakarta, 1945
Ketua, Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil (GRISK), 1947
Partai Indonesia Raya (PIR) 1948
Ketua, Yayasan Hatta, 1950–1992
Pernah menjadi Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), 1958-1961, 1973-1981[5]
Pernah menjadi Ketua Legiun Veteran Yogyakarta
Pernah menjadi pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pusat
Anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Penghargaan

Bintang Gerilya, 1958
Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan, 1961
Satya Lencana Wirakarya, 1971
Bintang Mahaputra, 1973
Doktor Honoris Causa, UGM, 1975
Bintang Legiun Veteran RI, 1981
Anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 1991
Pahlawan Nasional, 2009

Karya tulis (sebagian)

Zarrah-zarrah Fisika Modern, (Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada, 1953)
Pantjasila Seichtisar dalam Kata-Kata Bung Karno, (Universitas Gadjah Mada, 1963)
Teknik Squeeze dalam Bridge, (PT Indira, Jakarta, 1970)
Pengantar Matematika untuk Ekonomi, (bersama Budiono Sri Handoko; Pustaka LP3ES, Jakarta 1974)
Gaya Bahasa Keilmuan, (Universitas Gadjah Mada, 1979)
Membina Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa yang Ilmiah, Indah dan Lincah, (Universitas Gadjah Mada, 1980)
Kamus Istilah Ilmu dan Teknologi, (PT Indira, Jakarta, 1981)
Aneka Teknik Sepit, (Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989)

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Herman Johannes

Biografi Assaat



Mr. Assaat (lahir di Dusun Pincuran Landai, Kanagarian Kubang Putih, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat, 18 September 1904 – meninggal di Jakarta, 16 Juni 1976 pada umur 71 tahun) adalah tokoh pejuang Indonesia, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Latar belakang dan keluarga

Assaat belajar di sekolah agama "Adabiah" dan MULO Padang, selanjutnya ke School tot Opleiding van Inlandsche Artsen Jakarta. Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, dia keluar dari STOVIA dan melanjutkan ke AMS (SMU sekarang). Dari AMS, Assaat melajutkan studinya ke Rechts Hoge School (Sekolah Hakim Tinggi) juga di Jakarta.

Mr. Assaat menikah dengan Roesiah, dari Sungai Pua di Rumah Gadang Kapalo Koto 12 Juni 1949, Dikaruniai dua orang putera dan seorang puteri.

Pendidikan dan praktik advokat

Ketika menjadi mahasiswa RHS, ia memulai berkecimpung dalam gerakan kebangsaan, dalam gerakan pemuda dan politik. Saat itu Assaat giat dalam organisasi pemuda "Jong Sumatranen Bond". Karier politiknya makin menanjak dan berhasil menjadi Pengurus Besar "Perhimpunan Pemuda Indonesia". Ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam "Indonesia Muda", ia terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar " Indonesia Muda".

Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa, Assaat masuk ke dalam politik "Partai Indonesia" atau Partindo. Dalam partai ini, Assaat bergabung dengan pemimpin Partindo seperti: Adenan Kapau Gani, Adam Malik, Amir Sjarifoeddin dll. Kegiatannya di bidang politik pergerakan kebangsaan, diketahui oleh pengajar dan pihak Belanda, sehingga dia tidak diluluskan walau sudah beberapa kali mengikuti ujian akhir. Tersinggung atas perlakuan itu, dia memutuskan meninggalkan Indonesia pergi ke Belanda. Di Belanda dia memperoleh gelar "Meester in de Rechten" (Mr) atau Sarjana Hukum.

Sebagai seorang non-kooperator terhadap penjajahan Belanda, sekembalinya ke tanah air di tahun 1939 Mr. Assaat berpraktik sebagai advokat hingga masuknya Jepang di tahun 1942. Di zaman Jepang beliau diangkat sebagai Camat Gambir, kemudian Wedana Mangga Besar di Jakarta.

KNIP dan RIS

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Pekerjanya (BP-KNIP) pada masa revolusi dua kali mengadakah hijrah Karena situasi dianggap terlalu riskan, dan agar Revolusi Indonesia tetap berjalan. Berkedudukan awal di Jakarta, dengan tempat bersidang di bekas Gedung Komedi (kini Gedung Kesenian Jakarta) di Pasar Baru dan di gedung Palang Merah Indonesia di Jl. Kramat Raya. Sekitar tahun 1945 KNIP dipindahkan ke Yogyakarta. Kemudian pada tahun itu pula, pindah ke Purworejo, Jawa Tengah. Sampai saat situasi Purworejo dianggap kurang aman untuk kedua kalinya KNIP hijrah ke Yogyakarta. Pada saat itu Mr. Assaat duduk sebagai anggota sekretariatnya. Tidak lama kemudian dia ditunjuk menjadi ketua KNIP dan BP-KNIP.

Tahun 1946-1949 (Desember) ia menjadi Ketua BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Ia terpilih menjadi ketua KNIP terakhir. Hingga KNIP dibubarkan, kemudian ia ditugasi sebagai Penjabat Presiden RI di kota perjuangan di Yogyakarta.

Diasingkan

19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II. Mr. Assaat ditangkap Belanda bersama Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin Republik lainnya, kemudian di asingkan di Manumbing di Pulau Bangka.

Acting Presiden Republik Indonesia

Desember 1949 - Agustus 1950, Mr.Asaat menjadi Acting Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta. Dengan terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat), jabatannya sebagai Penjabat Presiden pada Agustus 1950 selesai, demikian juga jabatannya selaku ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan RI. Saat menjadi Acting Presiden RI, Assaat menandatangani statuta pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

Setelah pindah ke Jakarta, Mr. Assaat menjadi anggota parlemen (DPR-RI), hinga duduk dalam Kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota Parlemen.

Pada tahun 1955 ia menjabat sebagai formatur Kabinet bersama Soekiman Wirjosandjojo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidak puasan daerah terhadap beleid (kebijakan) pemerintahan Pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya tiga formatur tersebut menemui kegagalan, karena secara formal, ditolak oleh Parlemen.

Pertentangan dengan Pemerintah Pusat

Ketika Presiden Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin , Assaat menentangnya. Secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya, yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia.

Mr. Assaat merasa terancam, karena Demokrasi Terpimpin adalah kediktatoran terselubung, ia selalu diawasi oleh intel serta PKI. Dengan berpura-pura "akan berbelanja" ia bersama keluarganya melarikan diri dengan berturut-turut naik becak dari Jl. Teuku Umar ke Jl. Sabang, dari sana dilanjutkan menuju Stasion Tanah Abang.

Mr. Assaat beserta keluarga berhasil menyeberang ke Sumatera. Berdiam beberapa hari di Palembang. Ketika itu di Sumatra Selatan sudah terbentuk "Dewan Gajah" yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Di Sumatra Barat Letkol Ahmad Husein membentuk "Dewan Banteng". Kol. Simbolon mendirikan "Dewan Gajah" di Sumatera Utara, sementara Kol. Sumual membangun "Dewan Manguni" di Sulawesi.

Dewan-dewan tersebut bersatu menentang Sukarno yang dipengaruhi oleh PKI. Terbentuklah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Assaat yang ketika itu baru tiba di Sumatera Barat bergabung dengan PRRI. Kemudian berkeliaran di hutan-hutan Sumatera, setelah Pemerintah Pusat menggempur kekuatan PRRI.

Akhir Hayat, Upacara Kebesaran

Ketika berada di hutan-hutan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Mr. Assaat sudah merasa dirinya sering terserang sakit. Dia ditangkap, dalam keadaan fisik lemah dan menjalani "hidup" di dalam penjara "Demokrasi Terpimpin" selama 4 tahun 1962-1966. Ia baru keluar dari tahanan di Jakarta, setelah munculnya Orde Baru.

Pada tanggal 16 Juni 1976, Mr. Assaat meninggal dirumahnya yang sederhana di Warung Jati Jakarta Selatan. Mr. Assaat gelar Datuk Mudo diantar oleh teman-teman seperjuangannya, sahabat, handai tolan dan semua keluarganya, dia dihormati oleh negara dengan kebesaran militer.

Pribadi

Bagi orang-orang yang mengenalnya Asaat adalah pribadi yang sederhana.

Ketika menjadi Penjabat Presiden, menurut pers, beliau tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, lebih memilih panggilan Saudara Acting Presiden. yang menjadi agak canggung pada waktu itu. Akhirnya Assaat bilang, panggil saja saya "Bung Presiden".

Assaat bukan ahli pidato, dia tidak suka banyak bicara, tetapi segala pekerjaan dapat diselesaikannya dengan baik, semua rahasia negara dipegang teguh.

Beliau taat melaksanakan ibadah, tak pernah meninggalkan salat lima waktu. Dan adalah pemimpin yang sangat menghargai waktu, seperti juga Bung Hatta.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Assaat

Biografi Bahder Djohan



Bahder Djohan (lahir di Padang, Sumatera Barat, 30 Juli 1902 – meninggal 8 Maret 1981 pada umur 78 tahun) adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1950 hingga tahun 1951 dan tahun 1952 hingga tahun 1953. Djohan juga merupakan pimpinan Jong Sumatranen Bond. Ayah Djohan yang bernama Mohamad Rapal dan mendapat gelar Sutan Burhanudin, merupakan orang Koto Gadang yang berprofesi sebagai jaksa. Bahder Djohan sendiri menerima gelar Marah Besar pada pernikahannya dengan Siti Zairi.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Bahder Djohan

Kabinet Natsir [6 September 1950-27 April 1951]



Kabinet Natsir memerintah antara tanggal 6 September 1950 – 20 Maret 1951.

1 Perdana Menteri Mohammad Natsir Masyumi
2 Wakil Perdana Menteri Hamengku Buwono IX Non partai
3 Menteri Dalam Negeri Assaat Non partai
4 Menteri Luar Negeri Mohammad Roem Masyumi
5 Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim1 Non partai
6 Menteri Kehakiman Wongsonegoro PIR
7 Menteri Penerangan M. A. Pellaupessy Faksi Demokratik
8 Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara Masyumi
9 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo Partai Sosialis Indonesia
10 Menteri Pertanian Tandiono Manu Partai Sosialis Indonesia
11 Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes PIR
12 Menteri Sosial F. S. Haryadi Partai Katolik
13 Menteri Perhubungan Djuanda Non partai
14 Menteri Kesehatan Johannes Leimena Partai Kristen Indonesia
15 Menteri Agama Wahid Hasyim Masyumi
16 Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso Parindra
17 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan Non partai
18 Menteri Negara Harsono Cokroaminoto2 PSII

Catatan:

Pada tanggal 8 Desember 1950 Abdul Halim mundur karena alasan kesehatan, perannya digantikan oleh Hamengku Buwono IX

Pada tanggal 18 Desember 1950 mundur karena partainya (PSII) keluar dari kabinet

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Kabinet Natsir [6 September 1950-27 April 1951]

Selasa, 10 Mei 2011

Biografi Abdoel Halim



Abdul Halim (ejaan lama: Abdoel Halim) (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 27 Desember 1911 – meninggal di Jakarta, 4 Juli 1987 pada umur 75 tahun) adalah Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Halim (1949) yang memerintah ketika Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan Acting Presiden RI Mr. Assaat.

Latar belakang dan pendidikan

Abdul Halim lahir dari ayah yang bernama Achmad St. iyus dan ibu yang bernama H. Darama. Ia mengecap pendidikan di HIS, MULO dan AMS B di Jakarta, dan merupakan lulusan GHS (Geneeskundige Hooge School - didirikan tahun 1924 - atau Sekolah Kedokteran, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) di Jakarta.

Masa perjuangan 1945-1949

Sejak Proklamasi 1945 beliau duduk sebagai Wakil Ketua BP-KNIP bersama Mr. Assaat yang menjabat Ketua BP-KNIP. Seperti diketahui, Badan Pekerja (BP) yang beranggauta 28 orang adalah badan pelaksana yang melakukan pekerjaan sehari-hari dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggautakan 137 orang.

Pada masa revolusi fisik 1945-1949 beliau tidak pernah praktik dokter, selain sebagai politisi dan mempunyai hobi memelihara mobil kesayangannya, sehingga oleh kawan-kawannya dijuluki sebagai dokter mobil alias sebagai montir mobil kesayangannya.

Masa RI dan setelah RIS 1950

Pada Masa RI beliau dipercaya menjabat sebagai Perdana Menteri di mana Mr. Assaat sebagai Acting Presiden. Kemudian setelah RIS beliau duduk dalam Kabinat Natsir. Setelah melepaskan jabatan sebagai menteri pertahanan (ad interim) di Kabinet Natsir, Abdul Halim kembali menekuni bidangnya sebagai dokter dan pernah menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Abdul Halim terakhir menjabat sebagai Inspektur Jenderal RSCM dan meninggal di Jakarta.

Kehidupan pribadi

Ia yang tetap membujang selama hayatnya

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Abdoel Halim

Biografi Fakih Usman [K.H. Faqih Usman]



Kiai Haji Faqih Usman dilahirkan di Gresik Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri sederhana dan taat beribadah. Ia merupakan anak keempat dalam keluarga yanga gemar akan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum.

Keterlibatannya dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925, ketika ia diangkat sebagai Ketua Group Muhammadiyah Gresik yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di Wilayah Jawa Timur. Selanjutnya karena kepiawaiannya sebagai ulama-cendekiawan, ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur periode 1932-1936 yang berkedudukan di Surabaya. Ketika Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, ia menggantikan kedudukan Mas Mansur sebagai Konsul Muhammadiyah Jawa Timur menggantikan Mas Mansur pada tahun 1936. Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya dia diangkat dan duduk dalam susunan kepengurusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan seterusnya selalu terpilih sebagai salah seorang staf ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menjelang meninggalnya, ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta untuk periode 1968-1971. Namun jabatan itu sempat diemban hanya beberapa hari saja, karena ia segera dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada tanggal 3 Oktober 1968. Selanjutnya kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh KH. AR Fachruddin.

Faqih Usman pun banyak terlibat aktif di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu pengembangan Muhammadiyah. Dia pernah memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Kegiatannya dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulannya, sehingga iapun terlibat aktif di berbagai organisasi masyarakat, seperti Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. Pada tahun 1940-1942, dia menjadi anggota Dewan Kota Surabaya. Pada tahun 1945 dia menjadi anggota Komite Nasional Pusat dan Ketua Komite Nasional Surabaya. Pada tahun 1959, dia menerbitkan majalah Panji Masyarakat (Panjimas) bersama-sama dengan Hamka, Joesoef Abdullah Poear, dan Joesoef Ahmad. Majalah ini merupakan majalah yang memiliki ikatan yang erat dengan Muhammadiyah. Dia juga ikut andil dalam pendirian Partai Masyumi sejak didirikannya pada tanggal 7 Nopember 1945 dalam Muktamar Ummat Islam di Yogyakarta. Dia duduk sebagai salah seorang Pengurus Besar Masyumi, dan pada tahun 1952 duduk sebagai Ketua II sampai dengan tahun 1960, yaitu pada saat Masyumi dibubarkan. Pembubaran Masyumi pada masa rezim Soekarno menancapkan luka yang mendalam bagi para tokoh ummat Islam saat itu, sehingga ketika rezim itu tumbang digantikan rezim Orde Baru, maka Faqih Usman bersama dengan Hasan Basri (Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang sudah meninggal) dan Anwar Haryono (Mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) mengirim nota politik kepada pemerintah Orde Baru. Nota politik ini kemudian dikenal dengan Nota KH. Faqih Usman, yang isinya permintaan agar Pemerintah RI Orde Baru mau merehabilitasi Masyumi sebagai partai terlarang.

Faqih Usman pun banyak terlibat dalam aktivitas politik di negeri ini. Dia pernah dipercaya Pemerintah RI untuk memimpin Departemen Agama pada masa Kabinet Halim Perdanakusumah sejak tanggal 21 Januari 1950 sampai dengan tanggal 6 September 1950, dan pada tahun 1951 ia ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Agama Pusat. Situasi politik di tanah air yang tidak stabil saat itu menyebabkan susunan kabinet pun jatuh bangun. Ia dipercaya kembali sebagai Menteri Agama pada masa kabinet Wilopo sejak tanggal 3 April l952 sampai tanggal 1 Agustus 1953. Fenomena terpilihnya Faqih Usman sebagai Menteri Agama yang kedua kalinya sempat menimbulkan konflik politik antara Masyumi dan NU. KH. Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan representasi kubu Nahdhatul Ulama menuntut agar jabatan Menteri Agama tetap diberikan kepada unsur NU. Namun setelah diadakan pemungutan suara, ternyata Faqih Usman (representasi Masyumi) yang terpilih. Hal ini mempengaruhi peta politik Islam di tanah air, karena akhirnya justru mempercepat proses pemisahan Nahdhatul Ulama (NU) dari Masyumi.

Selepas dari jabatan Menteri Agama RI, ia masih tetap duduk sebagai anggota aktif Konstituate, di samping jabatannya sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan pada Departeman Agama sejak tahun l954. Sebagai salah seorang tokoh Masyumi, dia juga terlibat aktif dalam resolusi konflik politik dalam negeri. Hal itu terlihat menjelang meletusnya gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Utara. Bersama dengan Moch. Roem, dia berusaha menjadi mediator untuk mendamaikan konflik antara PRRI dengan pemerintah pusat saat itu. Ia berusaha menemui rekan-rekannya di Masyumi yang terlibat dalam kegiatan PRRI tersebut, seperti Muhammad Natsir, Boerhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara untuk mendialogkan persoalan yang semakin menajam menjadi perang saudara tersebut. Upaya ini tidak membawa hasil yang memuaskan, bahkan bisa dianggap gagal. Dalam keputusasaannya tersebut, akhirnya ia kembali ke Muhammadiyah sebagai basis aktivitas kemasyarakatannya.

Sebagai salah seorang Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode kepengurusan Badawi yang pertama, yakni antara tahun 1962-l965, ia merumuskan seuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan Kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, dan akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah.


Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Fakih Usman [K.H. Faqih Usman]

Kabinet Halim [21 Januari 1950-6 September 1950]



Kabinet Halim bertugas pada periode 21 Januari 1950 - 6 September 1950. Kabinet ini merupakan pemerintah Republik Indonesia (dengan Yogyakarta sebagai ibu kota) yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat pimpinan Mohammad Hatta memerintah di ibu kota RIS, Jakarta. Pada masa yang hampir bersamaan pula, Assaat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sedangkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat.

Kabinet Halim

masa bakti : 21 Januari 1950-6 September 1950

1 Perdana Menteri Abdul Halim
2 Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim
3 Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprodjo
4 Menteri Kehakiman AG Pringgodigdo
5 Menteri Penerangan Wiwoho Purbohadidjojo
6 Menteri Keuangan Lukman Hakim
7 Menteri Pertanian Sadjarwo
8 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tandiono Manu
9 Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan Mananti Sitompul
10 Menteri Perburuhan Ma'as
11 Menteri Sosial Hamdani
12 Menteri Pembangunan Masyarakat Sugondo Djojopuspito
13 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan S. Mangunsarkoro
14 Menteri Kesehatan Sutopo
15 Menteri Agama Fakih Usman

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Kabinet Halim [21 Januari 1950-6 September 1950]

Kabinet Susanto [20 Desember 1949]



Kabinet Susanto merupakan kabinet peralihan sewaktu pembentukan Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini hanya bertugas selama satu bulan dan dengan jumlah menteri yang cukup sedikit, karena sifatnya yang sementara. Setelah Abdul Halim terpilih menjadi Perdana Menteri, maka kabinet ini dibubarkan.

Susunan kabinet

Masa bakti : 20 Desember 1949 - 21 Januari 1950.

1 Pjs Perdana Menteri Susanto Tirtoprodjo
2 Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprodjo
3 Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo
4 Menteri Penerangan Samsuddin
5 Menteri Keuangan Lukman Hakim
6 Menteri Persediaan Makanan Rakyat IJ Kasimo
7 Menteri Kemakmuran IJ Kasimo
8 Menteri Perburuhan dan Sosial Kusnan
9 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan S. Mangunsarkoro
10 Menteri Agama Masjkur

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Kabinet Susanto [20 Desember 1949]

Minggu, 08 Mei 2011

Biografi Sultan Hamid II



Sultan Hamid II yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 – meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun) adalah Perancang Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab-Indonesia. Ia beristrikan seorang perempuan Belanda, yang memberikannya dua anak yang sekarang tinggal di Negeri Belanda.

Pendidikan dan karier

Syarif Abdul Hamid menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Masa pendudukan Jepang

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II.

Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Menteri Negara dan keterlibatan dalam kudeta APRA

Pada tanggal 17 Desember 1949, Hamid II diangkat oleh Sukarno ke Kabinet RIS tetapi tanpa adanya portofolio. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan termasuk 11 anggota berhaluan Republik dan lima anggota berhaluan Federal. Pemerintahan federal ini berumur pendek karena perbedaan pendapat dan kepentingan yang bertentangan antara golongan Republik dan Federalis serta berkembangnya dukungan rakyat untuk adanya negara kesatuan.

Hamid II kemudian bersekongkol dengan mantan Kapten DST (Pasukan Khusus) KNIL Raymond Westerling yang terkenal atas kebrutalannya dalam peristiwa Pembantaian Westerling untuk mengatur sebuah kudeta anti-Republik di Bandung dan Jakarta. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Westerling terdiri dari personil-personil KNIL, Regiment Speciale Troepen (Resimen Pasukan Khusus KNIL), Tentara Kerajaan Belanda dan beberapa warga negara Belanda termasuk dua inspektur polisi. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang sebuah garnisun RIS kecil dan menduduki bagian-bagian Bandung sampai mereka akhirnya diusir oleh bala bantuan tentara di bawah Mayor Jenderal Engels, pimpinan KNIL.

Pada tanggal 26 Januari 1950, unsur-unsur pasukan Westerling menyusup ke Jakarta sebagai bagian dari kudeta untuk menggulingkan Kabinet RIS. Mereka juga berencana untuk membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka, termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwana IX dan Sekretaris-Jenderal Ali Budiardjo. Namun, mereka kemudian dihadang oleh pasukan TNI dan terpaksa melarikan diri. Sementara itu, Westerling terpaksa mengungsi ke Singapura dan APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950.

Bukti dari konspirator Kudeta APRA yang ditangkap menyebabkan penahanan Hamid II pada tanggal 5 April. Pada 19 April Hamid II telah mengaku keterlibatannya dalam kudeta Jakarta gagal dan dalam merencanakan serangan kedua di Parlemen (dijadwalkan 15 Februari) yang gagal. Karena kehadiran tentara RIS, serangan itu dibatalkan. Peran pemerintah Pasundan dalam kudeta menyebabkan pembubarannya pada tanggal 10 Februari, yang semakin melemahkan struktur federal RIS. Pada akhir Maret 1950, Kalimantan Barat yang dipimpin Hamid II menjadi salah satu dari empat negara bagian yang tersisa di Republik Indonesia Serikat.

Peran Hamid II dalam kudeta yang gagal tersebut menyebabkan keresahan yang meningkat di Kalimantan Barat untuk segera berintegrasi ke dalam Republik Indonesia. Setelah sebuah misi pencari fakta oleh Komisi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RIS mengumumkan hasil pemungutan suara bulat dengan selisih 50 dibanding satu suara yang menyetujui integrasi Kalimantan Barat ke dalam Republik Indonesia. Setelah bentrokan dan konflik yang ditimbulkan para mantan pasukan KNIL terjadi di Makassar dan usaha pemisahan diri Ambon menjadi Republik Maluku Selatan, akhirnya Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta.

Perumusan lambang negara (Garuda Pancasila)

Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan RM Ngabehi Poerbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali - Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri.

AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “'tidak berjambul”' seperti bentuk sekarang ini.

Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950.

Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk akhir gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 karena tuduhan bersekongkol dengan Westerling dan APRA-nya.

Masa akhir

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah, Pontianak.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Sultan Hamid II

Biografi Abu Hanifah



Abu Hanifah (lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 6 Januari 1906 – meninggal di Jakarta, 4 Januari 1980 pada umur 73 tahun) adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1950 dalam Kabinet RIS. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Brazil.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Abu Hanifah

Biografi Kosasih Purwanegara



Mohammad Kosasih Purwanegara (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 13 Maret 1913; umur 98 tahun) adalah Menteri Sosial pada Kabinet RIS. Selain sebagai Menteri Sosial, ia juga aktif dalam berbagai organisasi sosial, perdagangan, dan keolahragaan salah satunya adalah Ketua Umum PSSI 1967-1975.

Ia meraih gelar sarjana hukum dari Rechts Hoge School (RHS, sekarang FH-UI) pada tahun 1938. Bidang organisasi juga telah digelutinya sejak masih menjadi pelajar dan mahasiswa antara lain pernah menjadi ketua organisasi mahasiswa Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI) di Jakarta.

Di bidang pemerintahan, Kosasih pernah menjabat Residen Jakarta pada tahun-tahun pertama kemerdekaan, disusul sebagai anggota Konstituante, dan menteri sosial (1949-1950).

Setelah tidak lagi menjabat ia aktif dalam bisnis usaha diantaranya sebagai Direktur Utama PT Esta Mulia yang bergerak di bidang real estate dan konsultan dan menjabat sebagai direktur pada PT Ferry Sonneville & Co. Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua KADIN periode 1956.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Kosasih Purwanegara

Biografi Herling Laoh



Ir. Herling Laoh (meninggal 15 Maret 1970) lahir di Tompaso, Sulawesi Utara. Ia adalah mantan menteri RI dari Partai Nasional Indonesia tahun 1946-1950 dalam beberapa kabinet:

Kabinet Sjahrir II sebagai Menteri Muda Pekerjaan Umum.
Kabinet Sjahrir III sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.
Kabinet Amir Syarifuddin I sebagai Menteri Muda Pekerjaan Umum dan kemudian sebagai Menteri Pekerjaan Umum menggantikan Mohammad Enoch yang mengundurkan diri.
Kabinet Amir Syarifuddin II sebagai Menteri Pekerjaan Umum.
Kabinet Hatta I sebagai Menteri Pekerjaan Umum menggantikan Ir. Djuanda.
Kabinet Hatta II sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum.
Kabinet RIS sebagai Menteri Perhubungan, Tenaga, dan Pekerjaan Umum.

Kemudian ia bergabung dengan PRRI/Permesta sebagai anggota pemerintahan PRRI/Permesta di Sulawesi dengan jabatan Menteri Negara[2]. Ia juga merupakan salah seorang tokoh olahraga tenis di Indonesia[3] dan salah seorang penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Herling Laoh

Biografi Arnold Mononutu



Arnold Mononutu adalah Menteri Penerangan pada era Kabinet RIS. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur. Pada tahun 1949, ia yang pertama kali mengumumkan nama Batavia menjadi Jakarta.

Ia salah satu seorang dari tokoh PNI. Persahabatannya dengan Hatta dan tokoh-tokoh PI (Perhimpunan Indonesia) lainnya terjalin saat mereka belajar di Eropa. Selain itu ia pernah pula menjadi anggota Majelis Konstituante (1956-1959) mewakili PNI.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Arnold Mononutu

Biografi Ida Anak Agung Gde Agung



Dr. Ida Anak Agung Gde Agung (lahir di Gianyar, Bali, 24 Juli 1921 – meninggal 22 April 1999 pada umur 77 tahun) adalah ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia. Di Bali ia juga berposisi sebagai raja Gianyar, menggantikan ayahnya Anak Agung Ngurah Agung. Anaknya, Anak Agung Gde Agung, adalah Menteri Masalah-masalah Kemasyarakatan pada Kabinet Persatuan Nasional.

Sarjana hukum (Mr.) diraihnya di Jakarta dan gelar doktor diperolehnya di Universitas Utrecht, Belanda, di bidang sejarah. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Luar Negeri pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu ia pernah menjabat pula sebagai Dubes RI di Belgia (1951), Portugal, Perancis (1953), dan Austria.

Pada tanggal 9 November 2007, almarhum dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Biografi Ida Anak Agung Gde Agung

Kabinet Republik Indonesia Serikat [RIS]



Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS bertugas pada periode 20 Desember 1949 - 6 September 1950 di Jakarta. Kabinet ini memerintah pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan kabinet Republik Indonesia, Kabinet Halim, di Yogyakarta.

1 Perdana Menteri Mohammad Hatta
2 Menteri Luar Negeri Mohammad Hatta
3 Menteri Dalam Negeri Ide Anak Agung Gde Agung
4 Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX
5 Menteri Kehakiman Supomo
6 Menteri Penerangan Arnold Mononutu
7 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara
8 Menteri Kemakmuran Djuanda
9 Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum H. Laoh
10 Menteri Perburuhan Wilopo
11 Menteri Sosial Mohammad Kosasih Purwanegara
12 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Abu Hanifah
13 Menteri Kesehatan J. Leimena
14 Menteri Agama Wahid Hasjim
15 Menteri Negara Hamid II, Mohammad Roem dan Suparno

Catatan

Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950. Posisinya dibiarkan kosong.
Mohammad Roem ditunjuk menjadi Komisaris Agung yang berbasis di Den Haag pada 19 Januari 1950. Posisinya dibiarkan kosong.

Postingan Ini Dilindungi HAK Cipta, Dan menggunakan Anti Block Dan Copy dengan CSS3 (Belum bisa ditembus seperti Anti Copy Javascript) untuk menghindari Penjiplakan, Untuk Itu jika anda membutuhkan isi dari postingan ini untuk keperluan pembelajaran, anda dapat mengirimkan E-Mail ke djnand.dj@gmail.com

continue reading Kabinet Republik Indonesia Serikat [RIS]